Mahfud MD: Kriminalisasi itu Objek atau Subjeknya Orang Parpol, Biasanya Hanya untuk Bela Diri dan Memojokkan Pemerintah
Mahfud MD tanggapi anggapan kriminalisasi politik dalam kasus yang menjerat para pejabat parpol. foto : Liputan6.com
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Anggapan kriminalisasi politik dalam kasus yang menjerat para pejabat partai politik (parpol) tengah menyeruak di kalangan masyarakat Indonesia.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyebut ungkapan kriminalisasi politik hanya untuk membela diri dan memojokan pemerintah.
"Secara umum yang dianggap kriminalisasi itu sebenarnya kalau yang menjadi objeknya atau subjeknya itu orang parpol ya biasanya itu hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah," ujar Mahfud saat memberi kuliah umum 'Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia' di UGM yang disiarkan melalui Youtube, Jumat (6/10/2023).
Mahfud mengatakan tidak ada yang disebut dikriminalisasi. Menurutnya, kasus-kasus yang ada selalu terbukti di pengadilan serta bukti-bukti yang disitapun dikembalikan pada negara.
"Selalu ada politisi dikriminalisasi dan sebagainya, ya itu artinya terkadang kriminal betul, kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan, selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dan kembalikan ke negara. Berarti itu bukan kriminalisasi dong," kata Mahfud.
Namun, Mahfud menyinggung adanya kemungkinan terjadi pilih-pilih kasus. Menurut Mahfud, keadaan pilih-pilih kasus inilah yang juga dapat membuka ruang korupsi.
"Tapi mungkin saudara, mungkin, pilih-pilih kasus bisa saja terjadi, dan itu persoalan moral. Kan gini loh, orang kasus kalau seorang hakim itu bisa saja misal ketua pengadilan, ah ini ntar dulu. Nah untuk bisa ntar dulu itu ini naik ke kasus atau tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ, di situ yang disebut politisasi," tuturnya.
Mahfud juga menyinggung adanya isu permainan di DPR terhadap kasus yang melibatkan pejabat. Bahkan menurutnya, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga kerap dijual untuk membela diri.
"Terkadang kasus yang menyangkut pejabat itu isunya kan nanti kalau di DPR diancam, tolong dong jangan itu nanti anggarannya anda dipotong sekian, diancam anggarannya, ditarik, ya mengertilah," kata Mahfud.
"Bahkan ada orang suka jual jual nama presiden, juga kadang kala dijual-jual. Ini pesan presiden harus begitu, sudah saya tanyakan ke Presiden, pak ini ada pesan begini, loh kapan saya pesan begitu. Kadang kala banyak loh orang jual nama begitu," sambungnya. (*)
