NasDem: Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Jabatan Menteri Jokowi!
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat bersama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Foto: Tempo
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) segera akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Langkah tersebut menyusul terseretnya politisi Partai NasDem tersebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya.
Kasus hukumnya saat ini tengah disidik oleh KPK. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah uang serta dokumen juga telah dilakukan penyidik KPK.
Kabar mundurnya SYL dari jabatan Menteri Pertanian diungkap oleh Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia membenarkan bahwa rekan separtainya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan mundur dari jabatannya di kabinet saat ini sebagai Menteri Pertanian.
Sahroni mengatakan SYL semula akan menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (5/10/2023) sore ini. Namun, dia belum memastikan kabar terakhir usai kedatangan SYL ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam kasus Korupsi di Kementan.
"SYL mundur iya, tapi belum tahu dia ngajuin suratnya kapan mau tadi, harusnya tadi," kata dia di kantor DPP NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Menurut Sahroni, rencana pengunduran diri itu juga sudah disampaikan ke Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
"Iya udah udah, tadi pagi," kata Sahroni.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Menteri Pertanian SYL belum sempat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (5/10/2023).
Pratikno membenarkan Syahrul telah meminta bertemu Jokowi sejak semalam. Namun, Istana baru menjadwalkan pertemuan Syahrul dengan Pratikno, belum dengan Jokowi.
"Sudah direncanakan akan diterima Mensesneg hari ini, tetapi waktunya belum sesuai," kata Pratikno.
SYL sempat dikabarkan hilang kontak usai kunjungan ke beberapa negara di Eropa beberapa waktu lalu. Kabar itu mencuat usai dirinya saat ini dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lembaganya. (*)
