Pemilu 2024 Sedot Rp 164 Miliar APBD Riau, Belum Termasuk Untuk Pengamanan Rp 30 Miliar
Rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024, Rabu (4/10/2023) di Pekanbaru.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 turut menyedot uang APBD Provinsi Riau. Total uang rakyat Riau yang digelontorkan untuk perhelatan lima tahunan ini mencapai Rp164 miliar.
Jumlah tersebut belum termasuk anggaran hibah untuk pengamanan yang mencapai hampir Rp 30 miliar diperuntukkan bagi Polda Riau dan Korem 031/Wirabima.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, alokasi anggaran tersebut untuk mensukseskan Pemilu 2024.
"Dukungan penyelenggaraan pemilu yang telah kami siapkan berupa hibah untuk KPU mencapai Rp133 miliar lebih dan Bawaslu mencapai Rp31 miliar. Jadi total mencapai Rp164 miliar," kata Syamsuar saat rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024, Rabu (4/10/2023).
Ia menjelaskan, hibah untuk pengamanan pemilu bagi Polda Riau mencapai Rp18 miliar lebih dan Makorem 031 Wirabima mencapai Rp11 miliar lebih.
"Total hibah untuk pengamanan Rp30 miliar lebih," terangnya.
Syamsuar menjelaskan, anggaran hibah tersebut belum bisa digunakan. Hanya saja arahan untuk anggaran KPU dan Bawaslu sudah mulai disiapkan tahun ini.
"Untuk KPU dan Bawaslu sudah mulai disiapkan tahun 2023 ini, walaupun anggarannya belum bisa digunakan," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal menyatakan Rakor Kesiapan Operasi Mantap Brata Lancang Kuning bertujuan untuk melakukan serangkaian pengamanan tahapan-tahapan Pemilu 2023-2024. Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan melaksanakan konsolidasi secara maksimal terhadap tekad suksesnya pesta demokrasi.
Ia berharap para stakeholder mampu mengimplementasikan regulasi, norma, dan prinsip yang ada dalam Pemilu.
"Undang-undang, peraturan Kapolri, SOP dan sebagainya harus mampu rekan-rekan implementasikan secara tepat dan benar dengan catatan berkeadilan dan humanis," kata Irjen Iqbal.
Dalam negara demokrasi, jelasnya, Pemilu adalah instrumen untuk meletimigasi pemimpin yang terpilih oleh rakyat. Maka, diperlukannya stabilitas keamanan untuk menyukseskan jalannya Pemilu.
"Stabilitas keamanan ini domainnya Kepolisian Republik Indonesia yang di back up oleh TNI dan seluruh stakeholder yang ada. Elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat bahu membahu agar stabilitas keamanan tetap terjaga," ujarnya.
Ia berharap Rakor tersebut tidak sekedar kegiatan yang akan menggugurkan kewajiban. Namun, intisarinya adalah semua petugas keamanan paham betul terhadap tupoksinya sehingga operasi mantap brata lancang kuning 2023-2024 berjalan lancar, aman, berintegritas, dan penuh berkah.
"Kita harus paham dan dapat memilah pelanggaran dan pidana pemilu. Saya tidak mau rekan-rekan perwira yang dipercayakan sebagai Kabag, Kasat seluruh PJU, Direktur, Karo, Kabid tetapi pengetahuan intelektualnya tidak mampu mencerminkan pelindung, pengayom masyarakat yang profesional," ucapnya. (*)
