Permasalahan Polusi Udara di Dunia, Begini Cara Mereka Menghadapinya
Ilustrasi Polusi Udara. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Persoalan polusi udara DKI Jakarta terus menjadi fokus hingga saat ini. Bagaimana tidak, jika dibiarkan dan tanpa kebijakan yang tegas maka persoalan ini akan menjadi persoalan yang terus berulang bahkan bisa memakan korban jiwa karena udara yang berbahaya.
Polusi udara terus menjadi persoalan lingkungan terbesar yang berisiko terhadap kesehatan. Kelompok yang terus-menerus terekspos dengan udara buruk rentan mengalami gangguan kesehatan, mulai dari mengidap penyakit asma, kanker, paru-paru, jantung, hingga mengalami kematian.
Sebetulnya buruknya udara Jakarta bukan kali pertama ini terjadi. Bahkan sudah menjadi perbincangan dari bertahun-tahun lalu. Isunya seakan 'hilang-timbul' tanpa menemukan solusi yang jelas dan tegas, itulah sebabnya terus terulang terlebih saat musim kemarau saat ini.
Hingga kini, penyebab polusi udara Jakarta masih menjadi perdebatan. Sejumlah pihak menuding Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara sebagai penyebab buruknya kualitas udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Namun beberapa pihak lain memperkirakan biang kerok polusi adalah kendaraan.
Bagaimana tidak, jumlah kendaraan di Jakarta merupakan nomor dua terbanyak. Dari data ini, terhitung ada sebanyak 20 juta lebih kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Hal itu belum terhitung dari kendaraan yang keluar masuk Jakarta beserta bus dan truk yang juga menjadi penyumbang polusi di Ibu Kota.
Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Provinsi Terbanyak
(Berdasarkan Data Tahun 2022 - DKI Jakarta Posisi Kedua Dengan Kendaraan Bermotor Terbanyak)
Jawa Timur (22,861,292)
DKI Jakarta (21,034,054)
Jawa Barat (17,157,839)
Jawa Tengah (16,783,247)
Sumatera Utara (7,030,727)
Solusi Pemerintah
Sejauh ini, baru ini pemerintah terkesan fokus menyiapkan serangkaian strategi untuk mengatasi polusi Jakarta. Bahkan, pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan penanganan jangan pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi polusi udara.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun turun tangan langsung mengkoordinasi penanganan polusi udara.
Sejumlah arahan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disampaikan Luhut kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menhub Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut langkah-la
5 Langkah Pemerintah Atasi Polusi Udara
(Fokus Pemerintah Sejak Luhut Turun Tangan Langsung Mengatasi Polusi Udara)
1. Modifikasi Cuaca
Ini sebagai langkah awal yang dilakukan dan dinilai cepat untuk membasahi dan mengurangi polutan. Luhut ingin memberantas masalah ini mulai dari sektor hulu hingga hilir
2. Kurangi PLTU Batu Bara
Untuk pengendalian emisi dan pemerintah bakal mewajibkan industri menggunakan 'scrubber'.
3. Pembagian Jam Kerja
Muncul opsi ini dan selalu dikaji bagaimana ini bisa mengatasi polusi udara. Setidaknya ini bakal mengurangi kemacetan dan berdampak pada tingkat polutan
4. Dorong Transportasi Publik
Kapasitas trasportasi publik di jam sibuk perlu di tingkatkan
5. Kendaraan Listrik
Ini sudah di dorong sejak pemerintah membawa isu transisi energi G20, ditambah lagi pemberian subsidi. Ini tentu untuk menguari emisi
Selebihnya, pemerintah tampak masih mengkaji mengingat baru beberapa hari jelang pembentukan Tim yang dibentuk Presiden. Tentunya masyarakat berharap ada solusi yang menyeluruh yang tidak hanya berbasis pada intervensi pada masyarakat. Di sisi lain, sejumlah kebijakan dari pemerintah dianggap masih terkesan kontraproduktif.
Semua orang tahu bahwa polusi udara buruk untuk kesehatan. Namun, Anda mungkin tak mengira bahwa efek negatif polusi udara bisa berakibat fatal. Faktanya, terus-menerus menghirup udara yang kotor bisa membuat seseorang mati muda.
Laporan UNICEF menemukan bahwa polusi udara menyebabkan kematian sedikitnya 600 ribu anak di seluruh dunia.
Sebelum wilayah Jakarta dan sekitarnya ada beberapa negara yang sudah berkutat dengan masalah polusi. Negara mana saja yang pernah mengalami hal tersebut? Dan bagaimana pemerintahnya menghadapi persoalan tersebut?
India
Tahun 2022 kabut asap mencapai tingkat berbahaya terjadi di New Delhi, India. Ini dipicu oleh Asap dari pembakaran ribuan tanaman di India utara bercampur dengan polutan lain. Saat itu, tingkat partikel paling berbahaya yaitu PM 2.5 adalah 588 per meter kubik pada Kamis pagi, menurut pemantauan IQAir. Partikel PM2.5 sangat kecil sehingga dapat memasuki aliran darah.
Jumlah tersebut hampir 40 kali maksimum harian yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). IQAir menilai, tingkat polusi udara di New Delhi sangat berbahaya.
"Ini benar-benar waktu terburuk untuk keluar di Delhi. Tidak ada orang yang bangun segar dengan polusi ini," kata polisi bernama Hem Raj yang dikutip dari AFP.
"Badan terasa lelah dan lesu di pagi hari.. Mata selalu berair dan tenggorokan gatal setelah berjam-jam di jalan Delhi," tambahnya.
Bahkan sebelum itu, pada 2020 studi dari Lancet mengaitkan 1,67 juta kematian dengan polusi udara di India tahun 2019, termasuk hampir 17.500 di New Delhi. Otoritas Delhi sering mengumumkan berbagai rencana untuk mengurangi polusi, misalnya dengan menghentikan pekerjaan konstruksi, tetapi tidak banyak berpengaruh.
India ini memang sudah bergelut dengannya dalam jangka waktu lama. Mereka pun sudah memikirkan solusi konkret dengan membangun menara pemurni udara. Wajar saja, India merupakan salah satu negara terpadat di dunia.
India mencoba solusi memeriksa secara ketat polusi knalpot kendaraan.
Proses uji emisi kendaraan dilakukan diberbagai fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mempermudah layanan. Selain itu, di berbagai simpang jalan yang menjadi simpul kemacetan di New Delhi ditempatkan pot berisi tanaman, yang berjajar serupa dinding untuk menghalau polusi.
Australia
Pada tahun 2019, Sydney, Australia sempat berkutat dengan polusi udara. Saat itu, kualitas udara semakin memburuk karena kabut asap tebal yang menyelimuti kota terbesar di Australia tersebut. Kualitas udara di berbagai bagian kota dilaporkan tujuh kali di atas ambang berbahaya.
Di pusat kota gedung-gedung tinggi dan ikon seperti Harbour Bridge hampir tidak terlihat karena tertutup kabut asap, polusi udara terburuk terjadi bagian Barat Daya kota tersebut. Sementara, Di kawasan perumahan Oakdale, kualitas udara tercatat 1.044, padahal ambang batas berbahaya yakni di angka 200.
Saat itu, pemerintahnya menetapkan kebijakan agar warga tidak keluar rumah atau sejenis 'lockdown" antara jam 1 sampai jam 4 sore.
Mengingat bahwa polusi di Australia disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan, Dengan memanfaatkan data kualitas udara langsung, perusahaan dapat mengintegrasikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti ke dalam aplikasi dan dasbor produk yang terhubung untuk memungkinkan konsumen yang terkena dampak polusi asap kebakaran hutan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan realitas lingkungan di lapangan.
Selain itu, pemerintahnya juga menciptakan kecerdasan kebakaran hutan dan lahan BreezoMeter dan pemodelan Asap yang lebih baik untuk melacak polusi udara di Australia.
Inggris
Pada 2021 Inggris juga mengalami hal yang serupa. Negara ini mencatat ada sekitar 64.000 kematian warganya setiap tahun sebagai akibat dari pencemaran udara. Ironisnya warga miskin sebagai kelompok yang paling terdampak serius menurut laporan pemerintahnya saat itu.
Menyorot tulisan yang diterbitkan Komite Urusan Lingkungan, Pangan, dan Pedesaan di Hose of Commons (majelis rendah dalam parlemen Inggris), di mana mendesak pemerintahnya untuk menangani kualitas udara yang mengkhawatirkan di Inggris.
Laporan tersebut juga menyampaikan kekhawatiran bahwa Clean Air Strategy yang dimiliki pemerintah saat ini 'kurang ambisius' untuk betul-betul mengatasi tantangan yang muncul akibat buruknya kualitas udara.
Sebagaimana diketahui bahwa pada Januari 2019, pemerintah Inggris mengumumkan Clean Energy Strategy dan menetapkan sejumlah rencana memenuhi target internasional yang ambisius menurunkan emisi lima polutan udara yang paling merusak pada 2030 mendatang.
Pada 2022, pemerintah Inggris mulai memperluas zona polusi kendaraan atau dikenal dengan zona emisi ultra-rendah (ULEZ) melampaui batas.
Pembatasan juga berlaku bagi layanan bus di luar Londno. ULEZ ini terbukti transformasional. Perluasannya membuat lima juta orang dapat menghirup udara yang lebih bersih dan dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat.
Beijing, China
Sebagai negara terpadat di dunia, PLTU dengan kapasitas terbesar di dunia, serta salah satu mesin industri dunia polusi tentu saja hinggap kepada negara ini. Banyaknya kendaraan bermotor di Negeri Tirai Bambu tentu sudah tidak diragukan lagi.
Beijing, China ini sudah 'jor-joran' mengendalikan polusi udara di kawasan tersebut. Sebuah studi dengan tajuk " Environmental Effective Assessment of Control Measures Implemented by Clean Air Action Plan (2013-2017) in Beijing, China" menyatakan bahwa Beijing melalui kebijakannya Clear Air Axtion Plan mampu mengurangi 39% emisi dalam kurun waktu lima tahun.
Menyelesaikan hal tersebut, pemerintah Beijing menyasar sektor energi atau pembangkit listrik sebagai sektor yang menghasilkan gas buang karbon dioksida (CO2), sulfur dioksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel debu seperti PM10 ataupun PM2,5.
Untuk diketahui, dalam lima tahun pemerintah Beijing menyuntik mati empat pembangkit listrik PLTU dan menggantikan 24 ribu ketel uap berbagan bakar batu bara dengan energi yang lebih bersih. Otoritas juga melarang penggunaan batu bara untuk pemanas dan memasak bagi 874 ribu rumah tangga.
Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jabodetabek dapat meniru langkah tersebut. Sebagaimana pendapat menteri KLHK bahwa PLTU diduga menjadi salah satu biang masalah pencemaran udara di Jabodetabek.
Selain PLTU, aksi udara bersih Beijing turut menyasar kepada sektor transportasi dengan menghilangkan lebih dari 2 juta kendaraan berpolusi tinggi di jalanan dan menggantikannya kepada kendaraan berbasis listrik (EV). Selain itu, Beijing juga turut mewajibkan pemasangan alat penyaring gas buang bagi 7.600 kendaraan berat.
Pembatasan kendaraan pribadi juga dilakukan di angka 150 ribu unit pada 2017. Pembatasan semakin ketat pada tahun berikutnya hingga mencapai 30 ribu khusus kendaraan bakar minyak pada 2022.
Belajar dari negara-negara ini, pemerintah pusat maupun Jabodetabek harus lebih serius mengatasi polusi udara yang dapat mengakibatkan banyak masalah kesehatan fisik bahkan mental.
Apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sudah tepat di mana setiap langkah penanganan pencemaran haruslah efektif yang menyasar hulu (dari sumber-sumber pencemar) hingga ke hilir (masalah akibat pencemaran) tinggal masyarakat menunggu implementasi yang berdampak. (*)
