Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Kasus Korupsi Sektor Politik
Ketua KPK, Firli Bahuri
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan gencar melakukan pencegahan korupsi serta pendidikan masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, nanti. KPK sedang giat menciptakan pemilu yang bersih dari praktik curang.
Firli juga menekankan KPK bakal tetap mengusut indikasi korupsi di sektor politik menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Pada hakikatnya, dengan gencarnya upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi tersebut, tidak menurunkan porsi penindakan KPK khususnya pada korupsi sektor politik ini," kata Firli melalui keterangan resminya, Selasa (22/8/2023).
Firli menjamin KPK akan bekerja secara profesional sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokoknya dalam penanganan berbagai kasus korupsi di sektor politik. Asas dan tugas pokok KPK meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"KPK tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. KPK akan terus hadir dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," tegas Firli.
"KPK akan menjamin kepastian hukum dan keadilan karena keadilan tidak boleh ditunda. Sebab menunda keadilan adalah ketidakadilan," sambungnya.
Lebih lanjut, Firli menyadari tahun politik menjadi salah satu periode yang rawan terjadinya korupsi. Proses demokrasi politik dalam perhelatan pemilu, setidaknya melibatkan tiga unsur yakni, penyelenggara, peserta, dan pemilih.
"Unsur pertama, penyelenggara pemilu oleh KPU dan Bawaslu, yang berperan penting untuk memastikan kelancaran proses demokrasi yang 'langsung, umum, bebas, dan rahasia,' serta tentunya harus terlaksana secara jujur dan berintegritas," ungkap Firli.
Dalam histori penanganan perkara oleh KPK, dibeberkan Firli, tercatat adanya perkara yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu tersebut. Perkara dimaksud yakni terkait suap pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.
"Oleh karenanya, untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai integritas bagi jajaran di KPU dan Bawaslu, KPK pun telah menggelar kegiatan Penguatan Integritas melalui program PAKU INTEGRITAS," kata Firli.
Sementara unsur kedua, kata Firli, yakni peserta pemilu yang meliputi partai politik beserta kadernya. KPK melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) telah menggandeng seluruh partai politik untuk berkomitmen melaksanakan politik yang jujur, politik yang berintegritas.
Unsur ketiga, pemilih, yakni masyarakat. Diterangkan Firli, KPK gencar melakukan sosialisasi dan kampanye melalui tagline 'hajar serangan fajar' untuk memberikan pemahaman ke masyarakat agar menolak praktik-praktik money politic.
"Dengan pendekatan tiga unsur dalam pemilu tersebut KPK berharap pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti, benar-benar menjadi perhelatan rakyat untuk memilih pemimpin yang berintegritas, amanah, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai visinya saat mengemban jabatannya nanti," pungkasnya. (*)
