Waspada! Jembatan Panglima Sampul Bisa Bernasib Seperti Jembatan Perawang yang Ambruk, Dinas PUPR Sebut Kondisinya Rusak
Jembatan Panglima Sampul yang menghubungkan Desa Alai dengan Desa Gogok di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti. Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komisi II DPRD Kepulauan Meranti mengkhawatirkan kelaikan Jembatan Panglima Sampul yang menghubungkan Desa Alai dengan Desa Gogok di Kecamatan Tebingtinggi Barat. Komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini risau karena jembatan tersebut kurang diperhatikan dan tidak dilakukan perawatan sejak dibangun.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Taufiek SM menyatakan, kasus ambruknya Jembatan Perawang di Selat Akar pekan lalu harusnya menjadi kewaspadaan terhadap kondisi jembatan lainnya di Kepulauan Meranti. Apalagi, usia jembatan Panglima Sampul hampir sama dengan Jembatan Perawang yang dibangun sebelum Meranti dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.
"Apalagi saat ini jembatan itu sering dilalui kendaraan tonase tinggi membawa bahan material. Rasa khawatir tentu muncul jika melihat jembatan tak dirawat dengan baik," kata Taufiek, Senin (21/8/2023).
Menurutnya, Jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Perumbi mulai dikhawatirkan kekokohannya. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga menuju kota.
Taufiek juga minta Pemkab Meranti segera melakukan pengecekan kondisi jembatan tersebut agar tidak menimbulkan korban jiwa dan bernasib seperti Jembatan Perawang.
"Saya minta Dinas PU segera mengecek dan melakukan perawatan terhadap jembatan itu. Perawatan harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mencegah kecelakaan seperti Jembatan Selat Akar (Jembatan Perawang)," ujarnya.
Taufiek khawatir jika Jembatan Panglima Sampul ambruk bisa menyebabkan Kecamatan Tebingtinggi Barat terisolir dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua.
"Makanya kita sudah terus mendorong ini segera dibenahi," tuturnya.
Dinas PUPR Meranti Sebut Jembatan Rusak
Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia mengatakan, jembatan Panglima Sampul statusnya masuk ke dalam ruas jalan provinsi sama dengan Jembatan Selat Akar yang ambruk pekan lalu.
Pihaknya sudah berkoordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau agar segera melakukan perbaikan.
"Jembatan Panglima Sampul itu masuk ruas Jalan Provinsi Riau, dimana titiknya dimulai dari simpang Puskesmas Alah Air sampai ke Kampung Balak. Penanganan dan pemeliharaanya nanti menggunakan anggaran dari provinsi, karena ini kewenangannya ada di provinsi," kata Rahmat Kurnia.
Menurut Rahmat, pihaknya sudah mengetahui jembatan tersebut rusak dan perlu perbaikan. Oleh karena itu, menurut Rahmat sejak 2017 lalu telah disusun Detail Engineering Design (DED) rencana perbaikannya.
"Namun di tahun yang sama, surat keputusan tentang kewenangan ruas jalannya sudah terbit. Makanya kita koordinasi kita ke sana (PUPR Riau) untuk segera dilakukan perbaikan dan kita serahkan juga hasil DED yang telah kita buat dan itu sedang dipelajari," kata Rahmat.
Pria yang akrab disapa Aang mengatakan sebenarnya Jembatan Panglima Sampul sudah tidak mampu menahan beban untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Namun belakangan yang terjadi, justru kendaraan jenis truk mengangkut material hilir mudik setiap harinya.
"Beberapa tiang Jembatan Panglima Sampul sudah mulai retak-retak. Itu sangat membahayakan masyarakat pengguna. Pernah ada cerita, dulunya tiang bawah jembatan pernah ditabrak ponton pembawa material pasir. Dengan adanya kejadian di Tasik Putripuyu (Jembatan Perawang ambruk) beberapa waktu lalu, mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan perbaikan," pungkasnya.
Diketahui, pembangunan jembatan baru sudah pernah diusulkan pada tahun 2019 silam. Hal itu dikarenakan Jembatan Panglima Sampul yang dinilai sudah tidak mampu lagi untuk dilintasi kendaraan bertonase besar.
Jembatan ini dibangun belasan tahun yang lalu, sewaktu Kepulauan Meranti saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Sejak dibangun, tidak ada perawatan rutin terhadap satu-satunya jembatan akses masyarakat dari Kecamatan Tebingtinggi Barat menuju ibukota kabupaten atau sebaliknya.
Sejumlah protes sudah dilayangkan kepada dinas terkait atas kebijakan pengeluaran izin bongkar, mengingat usia jembatan sudah tua. Warga khawatir jembatan menjadi rusak dan akan mengganggu aktivitas.
Hanya saja, belakangan kerapkali truk-truk pengangkut material hilir mudik di atas jembatan itu. Kekhawatiran pun semakin menjadi-jadi, karena adanya getatan ketika kendaraan berat melintasi jembatan tersebut
"Jembatan ini ketika dilalui mobil dengan muatan penuh terasa bergoyang, tentunya ini sangat berbahaya terhadap kondisi jembatan," tukasnya. (R-01)
