BEM Unri Tuding Pejabat Riau Sibuk Berpesta Tapi Rakyat Menderita, Layangkan Surat Peringatan ke Jokowi, Isinya Ada Menyinggung PHR
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Khoirul Basar. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau mengeritik keras Gubernur Riau Syamsuar dalam refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, Kamis (17/8/2023). BEM menilai pejabat di Riau lebih suka berpesta, meski kondisi rakyatnya menderita.
"Pemerintah Provinsi Riau sudah terlalu buta dengan kondisi masyarakatnya, sibuk berpesta dalam agenda-agenda seremonial tidak penting yang hari ini tidak dibutuhkan masyarakatnya. Sementara di luar sana, masih banyak pekerjaan rumah yang tidak mampu mereka selesaikan," kata Menteri Sosial Politik BEM Unri Muhammad Ravi dalam sebuah pernyataan tertulis diunggah lewat laman Instagram @bemunri, Kamis malam ini.
Ravi menegaskan, para pejabat pemerintah sibuk berpesta, namun rakyat kecil masih terus menjerit kelaparan karena pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh kehidupan mereka.
BEM Unri juga menyinggung kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin mencemaskan telah menimbulkan polusi udara di Riau.
"Jerih payah pemerintah yang selalu mem-publish di media hanya sebagian dari rangkaian pencitraan saja agar Pemerintah Provinsi Riau dinilai baik dengan tambahan beberapa penghargaan yang jauh dari realita kondisi lapangannya," terang Ravi.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Khoirul Basar menyatakan, tepat 78 tahun Kemerdekaan Indonesia, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kemerdekaan yang sejati kepada masyarakat Riau. Ia mendesak agar pemerintah pusat mengambil alih persoalan di Riau karena Gubernur dinilai tidak mampu menyelesaikanya.
"Jangan sampai masyarakat Riau dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh banyaknya jalan rusak, dan dijajah oleh orang-orang yang mengedepankan kepentingan kelompok ketimbang kepentingan masyarakat. Kita tidak ingin lagi dijajah oleh asap karena Riau hari ini dibakar bukan terbakar," terang Khoirul.
Ia menjelaskan surat yang dilayangkan ke Presiden Jokowi berisi lima peringatan terhadap penyelesaian persoalan krusial yang terjadi di Riau.
"Biarlah kebutaan Pemerintah Provinsi Riau tersebut terobati dengan surat peringatan yang kita tujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Agar semua permasalahan di Riau ini dapat diambil alih oleh pemerintah pusat dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Riau yang hari ini menjabat. Karena kita menilai bahwa Gubernur Riau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik," tegasnya.
Berikut 5 poin tuntutan dalam surat peringatan yang ditujukan BEM UNRI kepada Presiden Jokowi:
1. Menuntut Presiden Republik Indonesia bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk serius mengurus dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pasca 2 tahun masa peralihan Blok Rokan.
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan segala bentuk proses pencairan DBH serta PI 10 persen PHR yang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat Provinsi Riau.
3. Mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menyoroti dan ikut langsung membantu perbaikan jalan rusak parah terpanjang yang ada di Provinsi Riau.
4. Menuntut Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan Karhutla, sengketa lahan, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah di Provinsi Riau.
5. Mendesak Presiden Republik Indonesia membantu serta mengambil alih perbaikan menyeluruh yang tidak mampu diselesaikan pemerintah provinsi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Riau.
BEM Unri dalam pernyataannya juga menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Republik Indonesia untuk serius menyelesaikan permasalahan dan segera menghadirkan kebijakan konkret dalam waktu 3 x 24 jam. (*)
