Waduh! PT Pertamina Hulu Rokan Diberi Nilai 4 Jelang Dua Tahun Garap Blok Migas Rokan, Kok Bisa?
BEM Unri memberi nilai 4 kepada PT Pertamina Hulu Rokan jelang dua tahun pengelolaan Blok Rokan. Desain: Garis TengahMedia
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Khoirul Basar menilai jelang dua tahun keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Blok Rokan, belum memberikan dampak yang bermanfaat untuk Riau. Sejak resmi berpindah tangan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021 silam, sejumlah persoalan justru bermunculan di Blok Migas Rokan.
"Hari ini, kami harus berani memberi poin empat untuk PHR. Nilainya merah. Keberadaan PHR belum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Riau saat ini," kata Khoirul Basar dalam tayangan podcast channel YouTube Garis Tengah Media, Kamis (3/8/2023).
Menurut Khoirul, sejumlah persoalan muncul ketika PHR mengelola Blok Rokan. Ia menyoroti tingginya kasus kecelakaan kerja yang telah menewaskan sekitar 10 buruh migas sejak blok minyak ini digarap PHR.
Selain itu, dari pelibatan tenaga kerja, saat ini menurut Khoirul, peluang anak-anak Riau di PHR sangat minim dan terbatas. Padahal, putra-putri daerah banyak yang handal, namun belum mendapat porsi yang ideal bisa bekerja di PHR.
"Tapi beritanya merekrut besar-besaran. Kenyataannya hanya sedikit. Berapa persen lah anak-anak Riau yang ada di PHR," katanya.
Ia juga menyinggung soal janji kue ekonomi bagi daerah Riau, manakala PHR yang terkemuka dengan jargon 'Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi' yang sampai saat ini tak kunjung terbukti.
"Sebenarnya, PHR ini untuk siapa sih? Apakah prioritas untuk daerah atau oleh orang dari luar Riau," katanya.
Ia menyebut gejolak di kalangan pengusaha lokal Riau yang menurutnya tidak mendapatkan porsi yang proporsional dalam mendapatkan pekerjaan di Blok Rokan. Sebaliknya, justru didominasi dari perusahaan luar daerah.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri, kata Khoirul juga mempertanyakan lambatnya proses Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Rokan yang menjadi hak daerah. Hingga saat ini, kejelasan pencairan dana PI belum jelas.
"Ini sudah dua tahun, tapi PI belum jelas," terangnya.
Khoirul juga mengkritisi soal kebijakan manajemen PHR yang memilih menyewa kantor mewah di Jakarta. Padahal, wilayah operasional PHR utamanya berada di Provinsi Riau.
"PHR ngekost di Jakarta dan harus mengeluarkan biaya yang besar. Kalau dana sewa kantor yang kata Pak Ahok mencapai ratusan miliar itu dikelola di Riau, maka efek ekonominya bagi daerah akan lebih baik," kata mahasiswa Fakultas Hukum Unri ini.
Ia juga menyindir soal eksistensi otoritas dan elemen pemangku kekuasaan di Riau yang dinilai belum memiliki konsistensi untuk memperjuangkan manfaat Blok Rokan bagi daerah.
"Apakah mereka mau memperjuangan kepentingan masyarakat Riau? Atau hanya berjuang untuk kantong sendiri atau kelompok sendiri," tegasnya.
PHR secara resmi mengelola Blok Rokan sejak 9 Agustus 2021 lalu. Namun, badan hukum PHR sudah berdiri sebelumnya, sejak dimulainya langkah transisi pengelolaan Blok Rokan dari CPI pada 2018 silam.
Presiden Jokowi mengambil keputusan politik-ekonomi yang tegas dengan mengambil alih blok kaya minyak ini dari tangan korporasi asal Amerika Serikat tersebut, lalu menyerahkan pengelolaannya ke cucu perusahaan Pertamina, yakni PHR. PT PHR merupakan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sejak PHR berdiri, telah ada tiga direktur utama yang mengemban tanggung jawab korporasi. Pada April lalu, Dirut PHR yang kedua yakni Jaffee Arizon Suardin digantikan oleh Chalid Said Salim. (*)
Tonton tayangan video selengkapnya di channel YouTube Garis Tengah Media: Klik di Sini
