JK Bicara Soal Munaslub: Golkar Telat Tentukan Koalisi karena Terlalu Tergantung Pada Penguasa!
Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Gejolak internal Partai Golkar direspon oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan tidak setuju dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berhembus kencang untuk menggantikan kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Tapi, JK mengakui kalau Partai Golkar telat dalam menentukan mitra koalisi dalam pilpres 2024. Ia menyebut, kondisi itu disebabkan karena Partai Golkar terlalu tergantung kepada penguasa.
"Ya, mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," ujar JK di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (31/7/2023).
Menurut JK, wacana munaslub hanya akan menurunkan marwah Partai Golkar.
"Sangat tidak setuju (isu munaslub). Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," katanya.
JK menyebut tak perlu mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung sikap Golkar belakangan agak telat karena bergantung ke penguasa.
"Dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Ya, semua partailah tidak mandiri dalam penentuannya," sambungnya.
Bukan hanya Golkar, JK berpendapat seluruh partai jelang Pemilu 2024 juga tak mandiri dalam menentukan sikap. Ia menilai jika hal ini terus berlanjut, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
"Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," pungkasnya.
Respon Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons JK yang menilai Golkar terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa. Airlangga mengatakan kerja sama selalu diperlukan.
"Kerja sama selalu diperlukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Airlangga beralasan kalau Partai Golkar butuh kerja sama dengan partai lain untuk maju dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi, Golkar saat ini memiliki total kursi parlemen 85 atau sebesar 14,78 persen. Sementara, untuk mencalonkan presiden di Pilpres 2024, partai diharuskan memiliki 20 persen kursi di parlemen.
"Karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," ungkapnya.
Diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Desakan munaslub lantang disuarakan oleh senior Partai Golkar yang tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto. Sejumlah nama bahkan telah menyatakan siap untuk menggantikan kepemimpinan di partai Beringin Kuning ini.
Di antaranya, dua menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Amin, yakni Menteri Investasi Bahlil dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Meski demikian, bola panas munaslub Golkar saat ini belum menunjukkan bentuk yang jelas. (*)
