Ketua DPRD Adam Turun Tangan Bacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar, Muslim Semprot Sekretaris Camat karena Pakaian di Paripurna LPJ APBD Kuansing 2022
Ketua DPRD Kuansing Adam menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar. Foto: Roder
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ada yang berbeda dalam rapat paripurna DPRD Kuansing dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, Sabtu (29/7/2023). Ketua DPRD Kuansing Adam langsung turun tangan untuk membacakan pandangan umum dari Fraksi Golkar.
Biasanya, pembacaan pandangan umum fraksi dibacakan oleh juru bicara fraksi atau ketua fraksi bersangkutan. Namun, kali ini Adam yang merupakan pimpinan tertinggi Dewan mengambil alih tugas tersebut.
Adam saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar, menyoroti kinerja Pemerintah Kuansing dalam merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, realisasi PAD tahun 2022 hanya sebesar 76 persen atau sebesar Rp 87,9 miliar. Sementara, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 121 miliar
"Ini menandakan Pemerintah Kuansing sangat lemah dalam mewujudkan target PAD," ujar Adam.
Ia meminta agar Pemerintah Kuansing lebih fokus dan bekerja keras dalam mengejar target PAD. Adam bahkan menyinggung agar kegiatan- kegiatan seremonial dikurangi.
Selain itu, Adam juga menyayangkan banyaknya sisa lebih anggaran (Silpa) di setiap organisasi perangkat Daerah (OPD) tahun 2022. Menurutnya hanya 2 OPD yang capaian kinerjanya di atas 90 persen, yakni Badan Kesbangpol dan Dinas Kominfo.
"Bahkan ada OPD yang capaian kinerjanya di bawah 50 persen. Kondisi ini berdampak kurang baik terhadap masyarakat Kuansing, karena penyerapan anggaran belanja yang dapat menjadi stimulus ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal," jelasnya.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan dasar regulasi penambahan dana tunjangan penghasilan pegawai (TPP) di Dinas Perhubungan Kuansing yang dilakukan dalam pergeseran keempat pada APBD tahun 2022 sebesar Rp 330 juta.
"Sementara Dinas Perhubungan tidak mampu menjawab dasar dan regulasi yang digunakan dalam penambahan TPP tersebut," tegas Adam.
Ketidakhadiran Camat Jadi Sorotan
Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem, Muslim menyoroti ketidakhadiran jajaran camat Kuansing dalam rapat paripurna. Ia juga menyayangkan pakaian yang digunakan perwakilan camat yakni sekretaris camat (Sekcam) saat menghadiri rapat paripurna.
"Apakah para Sekcam yang hadir ini tidak merasa malu menggunakan pakaiannya saat ini? Padahal, sudah ada aturan soal penggunaan pakaian dalam rapat resmi ini. Sekretaris Daerah (KRT Dedy Sambudi) saja selaku pejabat tertinggi di ASN tetap memakai pakaian yang sudah diatur," singgung Muslim.
Muslim meminta Sekda Kuansing Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Dedy Sambudi yang hadir dalam paripurna, untuk mengingatkan jajaran anak buahnya agar menghormati persidangan di DPRD.
Dari pantauan media, terlihat beberapa Sekcam tidak memakai pakaian yang sudah diatur dalam undangan rapat paripurna. Mereka hanya mengenakan pakaian biasa. Dalam ketentuannya, agenda rapat di DPRD diwajibkan mengenakan pakaian sipil harian (PSH). (KB-02/Roder)
