Keuangan Pemko Pekanbaru Tahun 2022 Hancur-hancuran, Belanja Pegawai Perparah Defisit Anggaran
Kantor Wali Kota Pekanbaru. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berantakan selama dua tahun terakhir, APBD defisit dua tahun berturut-turut.
Terbongkarnya defisit anggaran APBD Pekanbaru ini terlihat jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD Pekanbaru tahun anggaran 2022 yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Riau.
Dalam auditnya terungkap terdapat defisit riil sebesar Rp170.653.544.037,74 dalam APBD Pekanbaru tahun anggaran 2022.
Defisit tersebut dirincikan sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Rp 2.479.247.340.045,65
SilPA Tahun 2021 Rp 30.957.965.492,61
Penerimaan Pembiayaan (Pinjaman) Rp 0,00
Dana yang tersedia untuk belanja (1+2+3) Rp 2.510.205.305.538,26
Realisasi Belanja Rp 2.492.666.952.346,35
Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.850.000.000,00
Utang Belanja Tahun 2022 Rp 185.341.897.229,65
Beban Belanja Pemko, akumulasi poin 5, 6 dan poin 7 : Rp 2.680.858.849.576,00
Defisit Riil : Dana Tersedia dikurangi Beban Belanja: Rp 170.653.544.037,74.
BPK RI perwakilan Riau dalam auditnya memberi catatan tentang realisasi belanja pegawai melampaui anggaran yang menjadi salah satu penyebab beban keuangan daerah.
Sementara secara umum, defisit APBD ini setidaknya melanggar dua aturan perundang-undangan, masing-masing, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Guna mencegah terjadi hal serupa di tahun anggaran berikutnya, atau anggaran perubahan, Walikota diminta untuk secara teliti menyusun anggaran.
BPK tegas menjelaskan jika Walikota dalam melakukan pergeseran APBD belum sepenuhnya memperhatikan syarat perubahan APBD.
Atas persoalan ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun memberikan tanggapan.
Ia mengklaim sudah ada langkah antisipasi defisit anggaran kembali terjadi pada tahun 2023 ini.
Pemerintah kota berupaya tidak ada penambahan defisit anggaran.
"Minimal tidak ada penambahan defisit, kalau pun belum menyelesaikan tunda bayar, minimal tidak menambah defisit tahun 2024 nanti," jelasnya.
Muflihun mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru untuk menggali potensi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD).
Ia menyakini pendapatan di Bapenda sejak awal tahun mengalami surplus sebesar Rp 30 Miliar sehingga ada tren positif di tahun ini.
"Harapan kita APBD kita bisa meningkat 70 persen meningkat," ulasnya.
Muflihun mengakui ada sejumlah kegiatan yang bergeser atau ditunda hingga tahun 2024 mendatang. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran.
"Namun dalam catatan kami, hari ini belum semua kegiatan dilaksanakan," akunya.
Dirinya beralasan harus ada ruang untuk pergeseran anggaran. Apalagi pemerintah kota sudah mendapat surat dari pemerintah pusat agar menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024.
Besaran anggaran itu mencapai 40 persen dari anggaran yang dibutuhkan untuk penyelanggaraan pemilu di Pekanbaru.
Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung Pemilu di Pekanbaru mencapai Rp 80 Miliar.
Nantinya anggaran ini digunakan oleh KPU Pekanbaru dan Bawaslu Pekanbaru untuk mendukung rangkaian pemilu.
"Itu harus kita anggarkan tahun ini, makanya ada pergeseran anggaran di APBD perubahan nanti," ulasnya. (*)
