Mantan Sekjen Golkar 'Kompori' Pengurus Daerah, Jangan Takut Dipecat Gara-gara Ganti Ketum Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar tak takut untuk mengganti ketua umum Airlangga Hartarto. Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini meminta para kader menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.
"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti. Yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ujar Idrus di Hotel Sultan, Kamis (27/7/2023).
Idrus mengatakan kasus yang diduga melibatkan Airlangga harus dipikirkan para anggota DPD I Partai Golkar dengan seksama.
"Ini apakah memberatkan partai atau tidak. Harus ada kesadaran bersama untuk menjawab. Iya memberatkan? Kalau memberatkan mari sama-sama menentukan langkah," tuturnya.
Ia menjelaskan langkah yang dimaksud yakni membebaskan partai dari hal-hal yang memberatkan seperti kasus-kasus yang diduga melibatkan Airlangga.
"Kan mestinya itu cara berpikirnya, jangan terpaksa. Masa sih kader? Kami ini kan tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran," kata dia.
Ia mengingatkan kepada para kader Golkar untuk tak takut dipecat jika dasarnya adalah ideologi dan konsep.
"Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan ini. Kan kasihan Golkar kalau DPD 1 dan 2 ada semacam informasi yang tidak benar," ucapnya.
Idrus juga mengaku khawatir Partai Golkar akan ditolak berbagai pihak jika Airlangga diproses oleh lembaga hukum.
"Kalau ini diproses, ini kan sudah tahun-tahun politik, ini tolak menolak. Kan susah, kalau ini sudah terjadi implikasinya terhadap Golkar sangat naratif," ujar Idrus.
"Kalau tidak ada kesadaran ini, kita jangan berpikir Golkar akan lebih maju ke depan, jangan bermimpi mau menang," demikian Idrus.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang akan digelar partainya.
"Golkar tidak ada Munaslub," kata Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Idrus Marham menghirup udara bebas setelah menjalani vonis dua tahun penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada akhir tahun 2020 lalu. Kasus ini yang membuatnya mengundurkan diri dari Mensos Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Idrus disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.
Sejumlah kader senior Partai Golkar mendorong pergantian ketua umum Airlangga Hartarto melalui Munaslub.
Salah satu pertimbangannya yakni elektabilitas Airlangga yang rendah. Selain itu, Airlangga juga dinilai tak mampu menggenjot suara Golkar menjelang Pemilu 2024. Dewan Pakar Golkar juga telah memberikan tiga rekomendasi kepada Airlangga pada 10 Juli lalu.
Pertama Airlangga harus menggelar deklarasi capres sekaligus cawapres paling lambat Agustus 2023. Kedua Airlangga segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 di luar poros KIB yang ada saat ini. Ketiga Airlangga segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah nama kader Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo didorong menjadi ketua umum menggantikan Airlangga jika benar-benar terjadi munaslub. Luhut mengaku siap menjadi ketua umum jika banyak kader Golkar yang mendukungnya. (*)
