Pejabat Dishub Kepulauan Meranti Meradang, Sebut Bakri Campuri Urusan Proyek Dinas Lain
Pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Desa Bokor, Kepulauan Meranti. Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Ade Juliansyah Putra meradang. Ini lantaran Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Gedung Perpustakaan Kepulauan Meranti, Bakri menyinggung soal keterlambatan pekerjaan (deviasi) proyek yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
Ade membantah tudingan Bakri yang menyebut proyek di lingkungan Dinas Perhubungan yang dibiayai pemerintah pusat mengalami deviasi hingga 30 persen. Menurutnya, Bakri sebagai PPK di Dinas Perpustakaan tidak berhak mencampuri urusan proyek pada OPD lain.
"Saya ingin menanggapi pernyataan Pak Bakri. Bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Seharusnya Pak Bakri sebagai PPK di Dinas Perpustakaan lebih fokus pada pengendalian kontrak pekerjaan yang dia tangani saja. Jangan melempar kesalahan ke OPD lain," kata Ade Juliansyah Putra, Rabu (19/7/2023).
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gedung Perpustakaan Kepulauan Meranti, Bakri Adnan mengaku merasa risih dengan banyaknya pihak yang menyoroti proyek tersebut. Alih-alih tidak mau disalahkan, dia malah menunjukkan jika ada proyek lainnya yang mengalami deviasi lebih besar.
"Saya heran saja kok banyak pihak yang menyoroti pekerjaan proyek ini. Padahal deviasi baru 12 persen. Kalau mau disorot ada tuh pembangunan dermaga pelabuhan yang deviasi-nya 30 persen," ungkapnya awal pekan lalu.
Memang, saat ini proyek pembangunan Gedung Perpustakaan di Kecamatan Tebingtinggi mendapatkan sorotan dari pemerintah daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Pasalnya pengerjaan proyek senilai Rp 9.636.567.785 tersebut mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan di angka minus 12,7 persen. Jika proyek ini tidak rampung dalam waktu yang ditentukan, maka anggaran DAK tahun berikutnya dari pemerintah pusat akan berkurang.
Ade Juliansyah menjelaskan, saat ini Dinas Perhubungan memiliki dua kegiatan proyek yang anggarannya bersumber dari dana pusat. Yakni kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tanjung Samak senilai Rp 3.433. 487.000 yang bersumber dari DAK Transportasi Perairan dan Pembangunan Dermaga Desa Bokor senilai Rp 2.028.996.000 yang bersumber dari anggaran Transportasi Pedesaan tahun 2023.
Ade Juliansyah yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua proyek tersebut mengaku jika pekerjaan itu mengalami deviasi disebabkan beberapa faktor. Adapun deviasi proyek di Tanjung Samak sebesar 17 persen dan deviasi proyek di Desa Bokor sebesar 15 persen.
"Memang terjadi deviasi, tapi itu sebatas kewajaran, sesuai dengan time schedule Kegiatan kami sudah melakukan beberapa tahap evaluasi. Jadi, deviasi kemarin terjadi karena material utama pekerjaan yakni tiang pancang putar atau spun pile sedang dalam proses fabrikasi yang dimulai dari proses percetakan sampai izin keluar dari Batam butuh proses waktu. Alhamdulillah sekarang material utama sudah sampai di lapangan, InshaAllah tidak ada kendala lagi," ungkap Ade.
Ditambahkan Ade, kedua kegiatan tersebut mendapatkan pendampingan dari tim Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Semua progres dan evaluasi maupun kendala teknis dan non teknis sudah dilaporkan.
"Hal itu kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari," ujar Ade.
Ia menjelaskan, angka deviasi tersebut terhitung pelaporan minggu yang lalu.
"Untuk saat ini belum kami hitung dan tentu deviasinya mengecil," jelasnya lagi.
Ia menerangkan, dalam dunia konstruksi deviasi merupakan hal yang wajar tergantung pada pengendalian kontrak dan tertib administrasi yang dilakukan PPK dan KPA
"Kita lihat juga, perlakuan kegiatan bangunan gedung dan dermaga tentu ada perbedaan analisa begitu juga perlakuan konstruksinya," pungkasnya. (R-01)
