Daftar Sorotan Keras Fraksi-fraksi di DPRD Terhadap Laporan Pelaksanaan APBD Kepulauan Meranti 2022
Rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2022, Senin (17/7/2023) malam. Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyoroti Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna, Senin (17/7/2023) malam.
Rapat paripurna kesembilan masa persidangan kedua tahun persidangan 2023 dipimpin oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan didampingi Wakil Ketua Khalid Ali dan dihadiri 19 anggota DPRD digelar di Balai Sidang DPRD.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Eka Yusnita mempertanyakan tentang kebijakan pendapatan asli daerah yang masih teralu jauh dari target yang direncanakan. Realisasi tahun 2022, hanya mencapai 44,59 persen dari target PAD sebesar Rp 208 miliar lebih.
"Kembali kami fraksi PAN mengingatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus fokus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat terpenuhi sesuai target capaian yang ditetapkan," kata Eka.
Pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya yang sistematis terhadap semua objek pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergali secara maksimal.
"Harus mengoptimalkan kinerja personil secara masif pada tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD," kata Eka.
Dalam hal realisasi APBD, Fraksi PAN menekankan agar pemerintah daerah memastikan postur anggaran pendapatan dan belanja tersebut haruslah proporsional.
Fraksi PAN menyarankan kepada pemerintah daerah dalam hal penggunaan belanja agar lebih efektif dan efisien.
"Penggunaan APBD jangan hanya diukur dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual saja, namun harus terukur juga dari efisiensi dan efektifitasnya, jangan sampai terkesan ada penundaan terhadap pengeluaran penggunaan belanja yang seyogyanya sudah terencana oleh sistem yang terukur," terangnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Hatta mengatakan pencapaian target PAD tahun 2022 bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sangat rendah. Dimana dari target sebesar Rp 208.698 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 93,63 miliar atau hanya 44,59 persen.
"Terutama pendapatan retribusi daerah yang hanya terealisasi 32,26 persen, lain-lain PAD yang sah hanya 40,84 persen dan pendapatan pajak daerah realisasinya hanya 43,04 persen. Bila dilihat dari hasil capaiannya di bawah 50 persen dari target," jelasnya.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari OPD terkait karena peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.
Peningkatan PAD ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kemandirian fisikal sebagai ciri kemandirian daerah. Untuk itu mohon penjelasan apa saja yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya capaian target PAD ini.
"Fraksi Partai Golkar mengharapkan dalam membuat struktur anggaran harus dengan target yang terukur dan mengacu pada hasil evaluasi capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga kondisinya realistis dan tidak terlalu berlebihan," jelasnya.
Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait program BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu yaitu bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Hal ini disebabkan kebijakan berobat gratis dengan menggunakan KTP telah dihentikan dan SKTM tidak berlaku lagi.
"Kondisi ini sudah tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama bagi yang kurang mampu. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk segera mencari solusi bagi mengatasi persoalan ini," kata Hatta.
Sementara Fraksi PKB menyoroti predikat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Meranti 2022. Pemkab diminta untuk terus melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih matang lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Selanjutnya Fraksi PPP Plus NasDem melalui Suji Hartono memberikan beberapa catatan. Di antaranya terhadap pendapatan daerah, masih menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Dalam mengelola keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki rencana yang jelas dan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan, sehingga dapat memaksimalkan potensi keuangan yang ada.
Selain itu jumlah anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan komitmen juga pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang besar untuk memajukan daerah. Realisasi anggaran Belanja Daerah mencapai sekitar 87 persen dari anggaran yang dianggarkan menunjukkan tingkat realisasi yang masih cukup tinggi, namun ada sekitar 13 persen anggaran yang tidak terpakai.
"Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran mungkin terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan," jelasnya. (R-01)
