Asmar Ngadu ke DPR Masyarakat Kepulauan Meranti Miskin Ekstrem: Mau Uang atau Roket yang Penting Bantulah, Pak!
Asmar saat berbincang dengan Gubernur Riau, Syamsuar. Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti, Asmar meminta agar Komisi V DPR membantu daerahnya yang mengalami beragam persoalan. Salah satunya yakni soal tingginya kemiskinan ekstrem yang terjadi hingga menyebabkan warga hijrah ke Malaysia.
Dalam kunjungan rombongan Komisi V DPR RI ke Riau, ia mengungkap sebanyak 33 desa di Kepulauan Meranti terkategori miskin ekstrem. Total desa di Meranti sebanyak 93 desa.
"Kami butuh dukungan dari Komisi V DPR RI bersama kementerian yang menjadi mitra. Yang terpenting bagi kami adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bantu kami dengan program-program dari pemerintah pusat," ungkap Asmar, Jumat (14/7/2023).
Ia menegaskan, dari 12 kabupaten/ kota di Riau, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termiskin.
"Berumur baru 14 tahun, saat ini paling bungsu. Terluar, termiskin, tertinggal. Maka, kami fokus pada masalah kemiskinan," ungkap Asmar lagi.
Ia mengatakan saat ini yang diperlukan masyarakat di desa-desa Kepulauan Meranti adalah lapangan pekerjaan agar masyarakat tak lagi kerja di luar Meranti, khususnya ke Malaysiam
"Komisi V dan kementrian tolong bantu kami. Tolong bantu kami Pak," ucapnya lagi.
"Tolong kami Pak. Apa yang bisa diluncurkan pemerintah pusat ke Meranti. Kalau bisa roket ya roket diluncurkan, kalau bisa uang ya uang diluncurkan. Yang penting membantu masyarakat Meranti, Pak," tukasnya.
Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto menerangkan, Kepulauan Meranti sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Di antaranya, ditetapkannya Meranti sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Strategis Tertentu, Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan dan titik pangkal negara.
"Ini semua sudah ada landasan hukum lewat peraturan pemerintah. Tapi sampai hari ini belum maksimal mendapatkan perhatian," tambah Bambang.
Gubernur Provinsi Riau Syamsuar saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan berbagai hal terkait kondisi infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya.
"Riau ini masih banyak yang perlu dibenahi, terutama infrastruktur," kata Syamsuar.
Selain menjabarkan kerusakan jalan provinsi maupun kabupaten, ia juga menyampaikan kebutuhan batu pemecah ombak sebagai antisipasi abrasi. Saat ini banyak wilayah di Riau yang mengalami pengikisan pantai akibat gelombang air laut.
"Untuk abrasi ini kami tidak punya kewenangan karena ada di kementerian," sebutnya.
Ia berharap kunjungan Komisi V DPR RI sekaligus membawa kementerian yang menjadi mitra kerja dapat membantu mengatasi persoalan di Riau.
"Nanti kawan-kawan bupati dan walikota sampaikan langsung usulan, mumpung ada perwakilan kementerian yang hadir malam ini," ujar Syamsuar.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Rombongan Kunjungan Kerja, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungan ke Riau dilakukan untuk menyerap aspirasi.
"Kita ingin mendengar masukan dari para kepala daerah yang ada di Riau," jelasnya.
Lebih lanjut, politisi PPP itu juga mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya sengaja membawa sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Dengan begitu, tambahnya, usulan dari para kepala daerah bisa disampaikan langsung kepada kementerian terkait.
"Hasil kunjungan ini akan kami laporkan ke ketua komisi dan dibawa dalam rapat kerja di komisi V. Dan akan menjadi bahan untuk kami rapat bersama menteri nantinya," ungkap Iqbal. (R-01)
