Wow! Ternyata Emak-emak Paling Doyan Serangan Fajar Politik Uang, Survei KPK Ini Ungkap Faktanya
KPK meluncurkan kampanye Hajar Serangan Fajar politik uang dalam pemilu 2024. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta bahwa kaum perempuan menjadi target money politic (politik uang) dalam pemilihan umum. Dalam survei yang dilakukan, sebanyak 72 persen masyarakat Indonesia ternyata menerima politik uang pada pemilu 2019 silam.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam paparan risetnya menjelaskan, dari sebanyak 72 persen masyarakat Indonesia yang doyan politik uang, ternyata 82 persen di antaranya adalah kaum perempuan.
Lebih detil lagi, dari jumlah perempuan yang menikmati serangan fajar itu, sebanyak 60 persen di antaranya adalah kaum emak-emak.
Riset tersebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Deep Indonesia. Adapun bentuk politik uang yang diterima oleh pemilih dalam pemilu 2019 silam yakni berupa uang tunai, barang, sembako, maupun pulsa.
"Kalau kita bedah lagi dari 72 persen ini, ternyata bahwa 82 persen perempuan yang menerimanya. Dan kalau kita bagi lagi, dari 82 persen tadi, itu 60 persen usia 36-50, mungkin ibu-ibu atau emak-emak kali ya," ujar Wawan dalam acara peluncuran kampanye "Hajar Serangan Fajar" bersama KPU, Bawaslu, Kominfo, dan partai politik di Gedung ACLC C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023) lalu.
Wawan pun membeberkan alasan para perempuan berusia 36-50 tahun yang mayoritas menerima politik uang pada Pemilu 2019 lalu. Pertama, faktor kebutuhan ekonomi dan kedua dari pihak lain.
"Mohon maaf, mungkin yang membagikan itu adalah Pak RT atau Bu RT, 'aduh enggak enak sama Bu RT'. Atau orang-orang tertentu yang membagikan yang menurut dia harus dihormati," pungkas Wawan.
Dalam saat yang bersamaan, KPK bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" menjelang Pemilu 2024.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, stakeholder, partai politik dan penyelenggaraan pemilu, serta insan KPK dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Firli menjelaskan, sebelum meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" pihaknya terlebih dahulu melakukan survei untuk menentukan kalimat yang tepat untuk meniadakan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024.
"Kita sadar bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu suara rakyat sangat menentukan," kata Firli.
Firli berharap, tidak ada jual beli suara dalam Pemilu dan Pilkada 2024 nanti. Mengingat, suara rakyat adalah suara Tuhan.
"Mari kita wujudkan demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang terhormat, dan Pemilu 2024 bebas dari politik uang, pilihlah calon-calon pemimpin bangsa yang tanpa mempertaruhkan uang. Saya berharap, Pemilu 2024 tanpa politik uang,tanpa korupsi," pungkas Firli. (*)
