Ramai-ramai Kepala Daerah di Riau Curhat Tak Berdaya Perbaiki Jalan Rusak ke DPR, Alasan Klasik APBD Tak Cukup
Pertemuan para kepala daerah di Riau dengan rombongan Komisi V DPR RI. Foto: MRC
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pertemuan antara Komisi V DPR RI dengan sejumlah kepala daerah di Riau, Jumat (14/7/2023) menjadi ajang curahan hati (curhat). Para kepala daerah yakni bupati maupun wali kota seolah tak berdaya mengatasi kerusakan jalan dan infrastruktur di wilayah kekuasaannya. Dalilnya klasik: APBD tak cukup.
Para kepala daerah yang curhat tersebut antara lain Bupati Pelalawan Zukri, Wali Kota Dumai Paisal, Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti, Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar dan Bupati Indragiri Hilir, Rezita Meylani Yopi.
Pertemuan yang difasilitasi Pemprov Riau ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal, Gubernur Syamsuar dan dua anggota DPR RI dapil Riau, Effendi Sianipar serta Syahrul Aidi, berlangsung di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran, Pekanbaru.
Bupati Pelalawan Zukri dalam curhatnya meminta bantuan perbaikan jalan menuju kawasan wisata Ombak Bono di Teluk Meranti yang disebutnya merupakan objek wisata nasional.
Menurutnya, Bono merupakan ombak sungai terbesar di dunia, namun akses menuju lokasi wisata itu sangat rumit. Selain itu, objek wisata itu juga terancam abrasi.
Ia juga mengeluhkan soal akses jalan yang rusak menyebabkan petani kelapa sawit kesulitan. Ongkos transportasi pengangkutan buah kelapa sawit menjadi tinggi.
"Kami butuh supporting soal infrastruktur. Kami bangun kawasan wisata Bono, itu habis dihantam abrasi," tutut Zukri.
Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar pun menyampaikan 'lagu' yang sama. Ia curhat karena masih banyak infrastruktur di daerah perbatasam NKRI tersebut yang rusak.
"Jalan di Meranti sangat memprihatinkan. Abrasi setiap tahun sampai 12 meter, mohon kiranya dibantu," kata Asmar.
Ia berharap Komisi V DPR bisa memperjuangkan alokasi anggaran infrastruktur untuk daerahnya.
"Luncurkan apa yang bisa diluncurkan ke Kepulauan Meranti agar bisa membantu masyarakat Meranti," kata Asmar.
Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti dalam pertemuan itu sempat menyinggung soal jembatan shiratal mustaqim yang viral beberapa waktu lalu. Jembatan itu menjadi cerminan minimnya kualitas infrastruktur di Inhil.
Syamsuddin curhat karena APBD Inhil tak sanggup membiayai ketertinggalan infrastruktur. Sebaliknya, ia justru bingung saat ditagih oleh masyarakat yang tak mengetahui adanya pembagian kewenangan dalam perbaikan jalan kabupaten, provinsi dan nasional.
"Kami bilang ini jalan provinsi dan nasional, tapi masyarakat justru menyebut 'kan kamu bupati, wakil bupati masa nggak bisa'. Ini yang membuat kami susah menjelaskannya," kata Syamsudin.
Menurutnya, kerusakan jalan provinsi dan jalan nasional di Indragiri Hilir hingga kini belum teratasi menyebabkan masyarakatnya terhambat dalam mobilitas. Belum lagi keberadaan truk batubara yang membuat jalan cepat lekang.
Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi juga mengeluh soal kerusakan jalan di wilayah pemerintahannya. Ia menyebut ada tiga ruas jalan yang harus ditangani yakni Rengat-Kuala Cenaku, Kandis-Pangkalan Kansai, dan Peranap-Air Molek.
"Kondisinya rusak sedang maupun rusak berat. Jalan ini urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing dan akses ke Sumbar," curhat Rezita.
Bupati terkaya di Riau ini mengeluh soal kerusakan jalan akibat truk batu bara yang melebihi kapasitas.
“Jalan rusak karena banyak truk batu bara yang melewati jalan tersebut. Setiap hari itu pasti ada saja," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal juga mengeluh soal jalan Lingkar Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai.
“Kami tidak banyak minta hanya dua saja. Pertama jalan lingkar parit kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai,” pinta Paisal.
Gubri Syamsuar mengaku sengaja mengundang para bupati dan wali kota agar bisa langsung menyampaikan kondisi infrastruktur di wilayahnya.
“Agar bisa langsung disampaikan ke Komisi V DPR dalam kunjungannya ke Riau," kata Syamsuar.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal menjelaskan, kunjungan jajarannya ke Riau untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi pemerintah daerah. Ia mempersilakan kepala daerah di Riau menyampaikan usulan program.
“Sehingga nanti bisa kami tindaklanjuti ke mitra kami yang membidanginya yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan lainnya," terang Iqbal. (*)
