Jokowi Kunjungan ke Australia, Denny Indrayana Sibuk Unjuk Rasa Live di Facebook
Denny Indrayana unjuk rasa di Australia. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indraya melakukan aksi unjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berada di Australia.
Denny melakukan unjuk rasa di Federation Square di Melbourne sedangkan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi ada di Sydney.
Dalam aksi tersebut, Denny Indrayana membentangkan spanduk besar bertuliskan 'Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty'. Dia melakukan aksi unjuk rasa seorang diri dengan melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial Facebook.
"Sekarang kita lagi ada di Federation square, ini adalah tempat di pusat kota Melbourne, ada poster agak besar kita buat, tulisannya 'Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty' sebagaimana sudah kita sering diskusikan cawe-cawe presiden Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi, tapi juga untuk Pilpres 2024, melanggar konstitusi, melanggar etika politik, dan tentu saja ini harus kita Suarakan, kita sikapi dengan kritik," kata Denny, Selasa (4/7/2023).
Menurut Denny, Presiden Jokowi harusnya melakukan cawe-cawe pada kerja-kerja yang bisa dilakukan. Seperti misalnya mendorong percepatan RUU perampasan aset.
"Presiden memgatakan itu di DPR, padahal Presiden dengan mudah bisa mendorong itu, mengakselerasi prosesnya, agar cepat selesai, sebagaimana Presiden cawe-cawe dalam membuat undang-undang Ibu Kota Negara baru, Presiden cawe-cawe dalam perubahan undang-undang Minerba yang menguntungkan para penambang, oligarki tambang, nikel, batubara, presiden cawe-cawe dalam menerbitkan UU Cipta kerja, bahkan Perpu cipta kerja," ujar Denny Dalam proses penyelesaian RUU perampasan aset, cawe-cawe Jokowi sangat dibutuhkan untuk melengkapi sistem aturan legislasi Indonesia untuk pemberantasan korupsi.
"Tapi presiden tidak lakukan itu," kata Denny
Denny Indrayana juga mendesak Jokowi untuk menghentikan dinasti politik. Dia menilai, saat ini Jokowi seakan tengah mempraktikkan dinasti Politik dengan menempatkan anak-menantunya menjadi kepala daerah.
"Presiden bisa cawe-cawe menghentikan dinasti keluarga Solo, menghentikan keikutsertaan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis. karena bisnis anak-anak Jokowi sebenarnya sudah dilaporkan KPK oleh Ubaedillah Badrun di mana di situ ada dugaan korupsi," kata Denny
Terakhir, Denny meminta Jokowi untuk memberhentikan KSP Moeldoko yang saat ini sedang berkonflik dengan Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko sedang membegal, sedang mencopet Partai Demokrat, itu melanggar prinsip demokrasi, melanggar kebebasan berorganisasi, melanggar kebebasan berekspresi, berserikat dan Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan ksp-nya, moeldoko untuk berhenti mencopet membegal partai demokrat," ujar Denny. (*)
