Pemprov Riau Kembali Raih Opini WTP, Jokowi Pernah Sebut Bukan Prestasi
Gubernur Riau Syamsuar menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Foto: MRC
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota I Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah berhasil 11 kali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Demikian disampaikan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (3/7/2023).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK termasuk implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau maka BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2022.
"Dengan demikian Pemprov Riau sampai saat ini telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang 11 kalinya," kata Nyoman.
Ia mengungkapkan bahwa prestasi opini WTP yang diterima pemerintah provinsi Riau bukan suatu hal yang main-main, untuk mempertahankan hasil tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras.
"Prestasi ini bukan suatu yang main-main, 11 kali merupakan pengulangan yang sangat banyak dan ini tidak terlepas dari kerja keras bapak dan ibuk semuanya," terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemberian Opini WTP bukan hadiah dari BPK tapi wujud kerja keras dan sinergi antara Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau.
"Sekali lagi selamat kepada Provinsi Riau," imbuhnya.
Kemudian Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana berharap capaian Opini WTP tersebut dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan akuntabelitas transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan laporan keuangan daerah sehingga menjadi prestasi yang patut dibanggakan.
"Kami memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemprov Riau," pungkasnya.
Jokowi Ingatkan WTP Bukan Prestasi
Jokowi juga menyampaikan WTP bukanlah sebuah prestasi. Menurut Jokowi, WTP merupakan sebuah kewajiban.
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara agar menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Baginya, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan oleh rakyat.
"Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting, apa kemanfaatan untuk rakyat, apa kemanfaatan untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," kata mantan Gubernur DKI itu. (*)
