Mendagri Tito Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah, Usulan Gubernur Bakal Ditolak Gara-gara Ini
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggertak akan mencopot penjabat (pj) kepala daerah jika nilai inflasi daerah yang dipimpinnya melebihi nasional selama tiga bulan berturut-turut.
"Pj ada 105 sekarang kalau 3 bulan berturut-turut di atas nasional saya ganti, saya akan lapor ke Presiden," kata Mendagri Tito Karnavian, Senin (26/6/2023).
Ancaman pencopotan kepada Pj Kepala Daerah tersebut ia keluarkan dalam rangka menjaga nilai inflasi dan stabilitas harga bahan pangan di masyarakat.
Mendagri menuturkan pada 2023, pemerintah akan menambah Pj kepala daerah menjadi 170 orang yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Menteri dan DPRD melalui Ketua DPRD provinsi berhak mengusulkan nama Pj kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Namun, ditegaskan Tito, apabila suatu daerah tidak mampu mengendalikan inflasi, maka usulan daerah tersebut mengenai calon nama Pj gubernur tidak akan diterimanya.
"Kalau gubernurnya saya lihat bisa kendalikan inflasi, kita akan pertimbangkan dan usulkan bupatinya, stafnya sebagai kepala daerah bupati wali kota itu menguntungkan dia itu. Tetapi kalau seandainya kita lihat (inflasi) di atas nasional saja terus, kita usulkan tidak itu, nanti calon bupati wali kotanya dari pusat nanti," ujarnya pula.
Tito mengakui bahwa sejauh ini ia telah menolak beberapa usulan nama Pj dari gubernur yang gagal menjaga nilai inflasi daerah di bawah nasional. Namun demikian, ia menolak untuk menyampaikan jumlah pasti usulan nama Pj dari gubernur yang telah ia tolak.
"Nggak perlu tahu. Pokoknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen usulan nanti dari gubernur pasti akan saya masukkan ke laci saya saja," katanya pula.
"Ada yang Maluku Utara, dari Sumatera ada, pokoknya datanya kita punya. Gampang kok kalau mengikuti inflasi di daerah-daerah per provinsi, provinsi A di atas 4 persen, tidak saya anggap saja," katanya. (*)
