Manajemen PT Bumi Meranti Kebingungan, Penyertaan Modal BUMD dari Pemkab Kepulauan Meranti Tak Jelas
Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat berkunjung ke kandang penggemukan sapi. Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti (Perseroda) dalam posisi dilema. Suntikan dana penyertaan modal untuk menjalankan bisnis perusahaan tak kunjung mengucur.
Padahal, BUMD milik Pemkab Kepulauan Meranti ini sudah merencanakan bisnis yang akan digarap. Di antaranya sektor peternakan, komoditas unggulan, perdagangan, dan jasa kepelabuhanan yang disebut Four Bussiness.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyebut akan ada penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar. Dana akan dipakai untuk bisnis penggemukan sapi dan pengadaan ekskavator.
Namun, sejak Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT ) KPK pada awal April 2023 lalu, penyertaan modal tersebut dievaluasi karena kondisi keuangan Pemkab yang sedang berdarah-darah.
Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menjelaskan, rencana bisnis penggemukan sapi oleh BUMD masih akan melihat kondisi keuangan pemda.
"Saya tidak bisa mengatakan harus disuntik modal berapa, ada evaluasi dulu, dan itu mengingat kondisi keuangan daerah. Namun kita apresiasi juga mereka yang sudah bekerja, dan sapi itu sudah disediakan juga kandangnya," kata Asmar.
Saat ditanyakan apakah ada rencana evaluasi terhadap pengurus BUMD, Asmar belum bisa menjawab.
"Kita baru kenal begitu saja orang-orang yang duduk di sana, belum mengetahui sepenuhnya. Jika ditanyakan apakah evaluasi SDM di sana, kita lihat saja ke depannya," tutur Asmar beberapa waktu lalu.
Rencana Bisnis Mandeg
Sementara itu Direktur BUMD PT Bumi Meranti, Budiman mengatakan pihaknya tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti yang telah direncanakan. Bisnis penggemukan sapi dan pengadaan eskavator sudah diketahui oleh pihak DPRD, namun jika ada perubahan, tentunya harus dilakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Terkait rencana bisnis di BUMD juga sudah dibahas di DPRD, cuma ada dua yakni penggemukan sapi dan pengadaan eskavator. Saat ini kandang sapi berkapasitas 600 ekor sudah siap dan kontraktor nunggu untuk dibayarkan," kata Direktur BUMD Bumi Meranti, Budiman saat ditemui di Kantor BUMD Jalan Dorak, Selatpanjang, Senin (19/6/2023).
"Kalau ada perubahan, harus dibahas lagi dalam RUPS dengan Pemda selaku pemegang saham, karena idealnya memang seperti itu. Kita juga punya DPRD sebagai fungsi pengawasan, tak mungkin pula tidak searah dengan Dewan," ujarnya.
Dikatakan Budiman, pihaknya juga sudah mengetahui adanya rasionalisasi anggaran sehingga berdampak pada penyertaan modal di BUMD.
"Kemarin sudah ada pembicaraan Komisaris BUMD bersama Bupati yang membicarakan ada rasionalisasi anggaran untuk BUMD yakni dari Rp 15 miliar tinggal Rp 5 miliar. Rencana awalnya diperuntukkan Rp 10 miliar untuk pengadaan eskavator dan Rp 5 miliar untuk penggemukan sapi. Ya kita ngikut saja, karena pemegang saham kan Pemda," ucapnya.
Dijelaskan Budiman, untuk bisnis penggemukan sapi, pihaknya sudah membuat kajian bersama pihak ketiga. Direncanakan sapi itu dijual untuk memenuhi kuota hewan kurban di Kepulauan Meranti.
Berdasarkan kajian yang dibuat serta didukung kajian bisnis dan risiko dari pihak UNRI, ada dua sub core bisnis yakni penggemukan sapi jantan dan pengembangan sapi betina indukan.
"Sapi itu rencananya akan dibeli pada bulan Januari lalu, namun karena belum ada penyertaan modal, kita jadi ketinggalan momen. Begitu juga dengan pengembangan, analisis bisnisnya itu tidak lama berputar yakni per enam bulan saja," ungkapnya.
Bisnis di Pelabuhan Belum Jalan
Selanjutnya, rencana bisnis BUMD di Pelabuhan Terminal Tanjung Harapan juga terancam dibatalkan. Padahal, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Pelindo.
Direncanakan, PT Bumi Meranti berencana akan menggarap bisnis parkir dan boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Adapun pola kerjasama yang akan diterapkan adalah peningkatan pelayanan dan penambahan fasilitas
Dengan adanya penambahan fasilitas itu, boarding pass direncanakan akan naik jadi Rp 10 ribu dari tarif awal Rp 5 ribu, sedangkan tarif parkir akan dihitung per jam dari tarif awal Rp 1.000 per unit untuk sepeda motor.
Terhadap investasi berupa fasilitas yang akan dibangun tetap menerapkan pola kerjasama saling menguntungkan atau perjanjian Build Operate Transfer (BOT).
Hanya saja, saat ini pihak BUMD PT Bumi Meranti belum bisa melakukan pembangunan penambahan fasilitas karena terkendala aturan dan masalah anggaran.
"Hal itu tidak bisa juga dibangun permanen karena akan ada audit BPKP, untuk membangun semi permanen juga kita belum bisa karena tidak ada anggaran sepeser pun," ujarnya.
Begitu juga dengan bisnis boarding pass. Kata Budi, selain anggarannya belum ada, saat ini banyak masyarakat yang protes terkait kebijakan tersebut, sehingga pihaknya pun merasa dilema.
"Masyarakat protes harusnya dengan adanya kenaikan itu seiring dengan peningkatan fasilitas, sementara itu kita terbentur masalah anggaran. BUMD belum ada penyertaan modal, PT Pelindo juga belum turun anggarannya, jadi serba salah kita," ungkapnya.
Budiman juga tidak menampik jika tidak ada penyertaan modal, maka pihaknya agak kebingungan menjalankan rencana bisnis yang telah ditentukan.
"Kita ini seperti menangis sebetulnya, BUMD lain tidak menunggu lama, cuma di sini itu agak beda dan banyak kejadian," ujar Budiman. (R-01)
