Kecelakaan Kerja PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi di Blok Rokan yang Dikelola PHR, Begini Perkembangan Proses Pemeriksaan oleh Disnaker Riau
Kecelakaan kerja di Blok Rokan terus berulang dan menjadi sorotan keras. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau telah memeriksa seorang dari pihak PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (EFK) terkait kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 3 pekerja mengalami luka bakar pada Kamis (8/6/2023) lalu. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mengonfirmasi temuan pengawas ketenagakerjaan dalam mengusut insiden tersebut.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Riau, Rival Lino menjelaskan, kasus kecelakaan kerja PT EFK di Blok Rokan masih terus diusut. Pihaknya ingin menelusuri penyebab kejadian tersebut apakah ada unsur pidana ketenakerjaan yang terjadi.
"Proses masih terus berlanjut. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dari pihak EFK. Jadi, kami masih mengintensifkan pemeriksaan, mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin," kata Rival Lino dihubungi, Sabtu (17/6/2023).
Rival belum menyebut apakah ada unsur pidana dalam kasus kecelakaan kerja yang berulang terjadi di Blok Rokan tersebut. Ia mengaku tak ingin mendahului kesimpulan, sebelum seluruh pihak terkait dimintai keterangan.
"Nanti informasi, data dan hasil pemeriksaan akan dianalisis lebih dulu untuk menentukan langkah selanjutnya yang bisa berujung pada nota pemeriksaan," kata Rival.
Laju kecelakaan kerja di Blok Rokan seolah tak terbendung. Sindiran kalau blok minyak yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 9 Agustus 2021 lalu ini lebih mengejar produksi minyak ketimbang jaminan nyawa pekerja pun mengemuka.
Sejak digarap oleh PHR, setidaknya sudah 11 pekerja yang meninggal dari sederetan kecelakaan kerja yang sudah terjadi hingga Maret 2023 lalu.
Sebelumnya pada Kamis (8/6/2023) sore lalu, kecelakaan kerja kembali terjadi di Blok Rokan. Tiga orang pekerja PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (EFK) mengalami luka bakar. Ketiga pekerja menjadi korban pada peristiwa ledakan di Pit Optimization Area Gathering Station (GS) I Minas, Siak, Riau.
Ketiga korban teridentifikasi berinisial WK (37) merupakan supervisor dan PMCoW, inisial KK (37) dan CDS (22) masing-masing bekerja sebagai mekanik. Ketiganya saat ini tengah dirawat di RS Awal Bros Pekanbaru, namun seorang di antaranya telah pulang ke rumah dan disebut telah bekerja kembali.
PT EFK yang mendapat proyek dari PHR merupakan anak perusahaan PT Elnusa Tbk (ELSA), bagian dari Upstream Hulu Migas di bawah PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Induknya besarnya yakni PT Pertamina (Persero).
Riva Lino menjelaskan, Disnaker Riau juga akan memanggil pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku pemberi kerja. Pemeriksaan terhadap pejabat PHR akan dilakukan pekan depan.
"Dari pihak PHR juga akan kami panggil dan lakukan pemeriksaan. Suratnya sudah dikirim," tegas Rival Lino.
Audit Peralatan K3
Terpisah, senior aktivitas buruh Riau Patar Sitanggang mendesak segera dilakukannya audit terhadap peralatan kerja (K3) yang ada di Blok Rokan. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pekerja, diduga salah satu penyebab kecelakaan kerja bersumber dari equipment (peralatan) yang dipakai perusahaan mitra kerja maupun sub kontraktornya.
"Kita mendapat informasi kalau ada hal yang harus ditelisik dari peralatan atau equipment kerja di Blok Rokan. Baik itu peralatan dari mitra kerja PHR maupun perusahaan sub kontraktor yang digandeng mitra kerja untuk mengeksekusi kegiatan proyek," kata Patar, Sabtu siang ini.
Menurutnya, pergantian direktur utama PHR tak akan ada manfaatnya jika pembenahan terhadap implementasi K3 di Blok Rokan tidak dilakukan. Ia meminta Dirut PHR yang baru yakni Chalid Said Salim untuk melakukan pengawasan ekstra ketat pada jajaran bawahannya.
"Beratus-ratus kali pun direktur PHR diganti tak ada efeknya, kalau soal K3 nya tak diberesin. Dirut yang baru harus mengetahui situasi yang terjadi di lapangan. Tidak sekadar menerima laporan dari anak buah. Ini sangat penting sekali," tegas Patar.
Ia juga menyoroti rentang bisnis proyek yang panjang di Blok Rokan saat ini. Yakni kegiatan proyek tidak dikerjakan langsung oleh perusahaan yang menang tender atau mendapat penunjukkan langsung (PL), tapi sebaliknya proyek dikerjakan oleh perusahaan sub kontraktor lainnya.
"Rentang bisnis proyek yang panjang ini dipastikan akan berbiaya tinggi, akibatnya terjadi pemangkasan dan in-efiensiensi biaya proyek. Ini bisa berujung pada penurunan kualitas K3 dan kualitas pekerjaan dalam proses pelaksanaan proyek. Dalam rentang proyek yang panjang itu akan memakan margin proyek," tegas Patar.
Keselamatan Lebih Penting dari Target Produksi
Ketua DPC Federasi Pertambangan dan Energi (FPE-KSBSI) Kabupaten Siak, Suwandi Hutasoit SH menilai, ada kecenderungan kalau PHR lebih mementingkan produksi minyak dibanding keselamatan pekerja di Blok Rokan. Ia menilai kian menurunnya standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para buruh migas saat ini.
"Tanggung jawab mengejar produksi minyak tidak boleh mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah nomor satu, seperti tagline yang sering kita lihat di Blok Rokan yakni Safety First. Ini menjadi prinsip utama dari organisasi buruh internasional ILO dan juga ketentuan hukum ketenagakerjaan serta hukum terkait lainnya di Indonesia," kata Suwandi, Sabtu (10/6/2023) lalu.
Atas dasar apapun, kata Suwandi, keselamatan dan nyawa pekerja tak bisa dinomorduakan apalagi dianggap sebagai persoalan sepele.
"Para pekerja saat bekerja di Blok Rokan meninggalkan anak istri dan keluarga mereka di rumah. Hal pertama yang didoakan oleh anak istri mereka adalah para pekerja pulang ke rumah dengan selamat," tegas Suwandi.
Ia meminta agar pemerintah dan otoritas terkait konsisten dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan K3 di Blok Rokan berjalan secara ketat dan terukur.
"Pemerintah, SKK Migas dan otoritas terkait lain jangan menutup mata. Jangan hanya selalu ekspos keberhasilan soal angka-angka produksi minyak. Tapi, tolonglah lihat ke dalam bagaimana implementasi K3 yang diterapkan. Nyawa pekerja lebih berharga dari angka-angka produksi minyak" tegas Suwandi.
Janji SKK Migas
Kecelakaan kerja yang berulang kembali di Blok Rokan mengingatkan pada janji yang pernah disampaikan SKK Migas untuk mengaudit K3 di jajaran kontraktor migas (KKKS). Hal tersebut pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Eksploitasi SKK Migas, Wahyu Wibowo saat konferensi pers yang disiarkan lewat channel YouTube SKK Migas, Senin (17/4/2023) lalu.
Kala itu, Wahyu awalnya menyoroti soal capaian kinerja dan produksi migas kuartal pertama tahun 2023. Ia mengaitkan realisasi lifting minyak per 31 Maret 2023 yakni sebesar 612,7 ribu barel per hari. Sementara target yang ditetapkan sebesar 660 ribu barel per hari.
Tak hanya itu, target pengeboran sumur minyak juga diproyeksi tak akan tercapai. Dari rencana semula akan mengebor sebanyak 991 sumur minyak, namun tahun ini realisasinya diprediksi hanya akan menembus 919 sumur minyak baru.
Wahyu juga mengupas soal tingginya kasus unplanned shutdown yang menyebabkan produksi minyak tidak maksimal. Juga soal safety dan kejadian fatality yang menunjukkkan terjadinya kenaikan insiden rate dari tahun 2021 hingga 2023. Adapun kenaikan insiden rate naik dari 0,18 menjadi 0,31.
Meski insiden rate tersebut berada di bawah rata-rata kejadian di industri minyak global, namun soal safety harus menjadi perhatian serius.
"Bukan berarti kita santai-santai, meski di bawah rate global. Kita lihat memang naik terus sejak 2021 hingga 2023," kata Wahyu.
Ia mewanti-wanti para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggunakan budget yang sudah disetujui dalam WP&B.
"Ya di-spending sesuai peruntukannya. Gak usah dihemat-hemat, kalau memang diperlukan ya dihabisin. Karena itu sudah disetujui untuk dibelanjakan di tahun yang berjalan," tegas Wahyu.
Selain itu, pihaknya bersama Kementerian ESDM juga akan terus melakukan audit kinerja maintenance, kinerja equipment dan maintenance report untuk menurunkan unplanned shutdown.
Tindakan yang dilakukan yakni melakukan penguatan organisasi serta audit keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan terhadap KKKS.
"Akan diaudit secara independen. Sehingga dengan hasil report yang jujur, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat," kata Wahyu saat itu.
Namun, tidak diketahui secara pasti apakah saat ini audit K3 yang dijanjikan SKK Migas itu sudah dilakukan atau belum.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro belum membalas pertanyaan konfirmasi yang dikirimkan, Sabtu (10/6/2023) pagi ini.
DPRD Peringatkan Direktur Chalid Said Salim
Sebelumnya, jabatan Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari Jaffee Arizon Suardin resmi diserahkan kepada penggantinya Chalid Said Salim pada Senin (22/5/2023) pekan lalu. Chalid sebelumnya menjabat Direktur PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang beroperasi di Pulau Kalimantan.
Kehadiran Chalid di Blok Rokan mendapat perhatian khusus dari DPRD Riau. Pergantian kursi panas Direktur PHR tersebut harus membawa perubahan berarti terhadap keberadaan cucu perusahaan Pertamina itu bagi masyarakat Riau.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto menyambut baik digantinya Jaffee dari kursi Dirut PHR. Ia meminta agar pejabat direktur yang baru Chalid bisa melakukan perubahan yang nyata di tubuh PHR.
"Semoga ada perbaikan terutama berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja di Blok Rokan. Diharapkan ada perbaikan yang nyata," kata Sugianto, Selasa (30/1/2023) lalu.
Sugianto juga mengingatkan agar Chalid mampu membangun hubungan yang positif antara PHR dengan Pemprov dan masyarakat Riau. Meski PHR merupakan anak perusahaan BUMN, namun sinergi dengan daerah harus tetap dilakukan.
"Sinergi antara perusahaan dengan pemerintah harus dijalin dengan baik," ujar Sugianto.
SKK Migas Soroti PHR
Masih dalam konferensi pers Senin (17/4/2023) lalu, Deputi Bidang Eksploitasi SKK Migas Wahyu Wibowo menyebut tidak tercapainya target produksi kuartal pertama disebabkan munculnya masalah di Pertamina dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Rangkaian kejadian yang terjadi (kecelakaan dan fatality) menyebabkan pengerjaan sumur minyak terganggu.
Meski tidak menjelaskan secara detil masalah yang terjadi, namun Wahyu menyebut peristiwa yang muncul membuat dilakukannya penghentian sejumlah kegiatan pengeboran. Menurut Wahyu, semula target pengeboran berdasarkan Work Program & Budget (WP&B) tahun 2023 akan bisa direalisasikan sebanyak 991 sumur.
"Tapi apa daya, kita lihat ada banyak kejadian terutama di Pertamina dan PHR kemarin," kata Wahyu.
Akibat kejadian yang terjadi di Pertamina dan PHR tersebut, dilakukan safety stand down sehingga aktivitas pengeboran dihentikan. Wahyu menyebut ada 100 plus rig pengeboran workover dan well service yang disetop sementara untuk di-recheck saat itu.
Akibat terjadinya masalah dalam pengeboran tersebut, diprediksi target outlook 2023 sebanyak 991 sumur tidak akan tercapai.
"Saat ini ditulis 919 sumur, tapi tentunya kita nggak akan berhenti di 919 sumur. Semoga saja kita bisa me-recover menuju ke 991 sumur," kata Wahyu. (*)
