Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin Dicopot, DPRD Riau Tegas Ingatkan Hal Ini Kepada Penggantinya Chalid Said Salim
Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Chalid Said Salim. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Jabatan Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari Jaffee Arizon Suardin resmi diserahkan kepada penggantinya Chalid Said Salim pada Senin (22/5/2023) pekan lalu. Chalid sebelumnya menjabat Direktur PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang beroperasi di Pulau Kalimantan.
Kehadiran Chalid di Blok Rokan mendapat perhatian khusus dari DPRD Riau. Pergantian kursi panas Direktur PHR tersebut harus membawa perubahan berarti terhadap keberadaan cucu perusahaan Pertamina itu bagi masyarakat Riau.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto menyambut baik digantinya Jaffee dari kursi Dirut PHR. Ia meminta agar pejabat direktur yang baru Chalid bisa melakukan perubahan yang nyata di tubuh PHR.
"Semoga ada perbaikan terutama berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja di Blok Rokan. Diharapkan ada perbaikan yang nyata," kata Sugianto, Selasa (30/1/2023).
Sugianto juga mengingatkan agar Chalid mampu membangun hubungan yang positif antara PHR dengan Pemprov dan masyarakat Riau. Meski PHR merupakan anak perusahaan BUMN, namun sinergi dengan daerah harus tetap dilakukan.
"Sinergi antara perusahaan dengan pemerintah harus dijalin dengan baik," ujar Sugianto.
Diketahui hubungan antara DPRD Riau dengan PHR sempat memanas. Hal ini bermula dari ketidakhadiran mantan Direktur PHR Jaffee secara berulang kali dalam undangan rapat yang digelar Dewan.
Masalah krusial yang dipersoalkan yakni terkait tewasnya sedikitnya 11 pekerja di Blok Rokan saat blok minyak tersebut dikelola PHR sejak 9 Agustus 2021 silam.
Ketidakhadiran Jaffee menyulut emosi kalangan anggota Dewan. Bahkan kala itu DPRD sempat mewacanakan akan membentuk panitia khusus (pansus) menelisik persoalan yang terjadi di Blok Rokan. Namun, hingga dicopotnya Jaffee, pansus tersebut tak pernah menjadi kenyataan. Jaffee saat ini bertugas sebagai Direktur PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
Persoalan lain yang mengemuka di Blok Rokan era PHR berkuasa yakni dominasi anak cucu perusahaan BUMN dalam menggarap proyek-proyek di blok minyak terbesar di Tanah Air ini.
Ekspansi massif perusahaan plat merah telah menimbulkan "perang dingin" antara PHR dengan sejumlah pelaku usaha migas dan jasa penunjang lokal yang selama ini mendapat porsi di Blok Rokan.
Ekspansi massif anak cucu BUMN ke Blok Rokan dipersoalkan oleh anggota DPR RI, salah satunya Muhammad Nasir. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan pemberian paket pekerjaan ke anak perusahaan BUMN lewat mekanisme penunjukan langsung (PL), namun pekerjaan proyek justru dialihkan lagi ke perusahaan swasta lainnya.
Rantai bisnis yang panjang tersebut diduga telah membuat ekonomi biaya tinggi dan dugaan turunnya kualitas pekerjaan. Nasir bahkan menyebut anak perusahaan BUMN tersebut tak punya modal dan hanya menanggung untung dari mitra perusahaan yang digaet untuk mengeksekusi proyek yang diperolehnya.
Siapa Chalid Said Salim?
Siapa sosok Chalid Said Salim (CSS) yang akan menempati kursi panas sebagai Dirut PHR?
Dilansir phi.pertamina.com, Chalid Said Salim lahir di Palembang pada tahun 1965. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1990.
Perjalanan karir Chalid di Pertamina sudah cukup lama. Ia memulainya sejak tahun 1990 silam atau sudah sekitar 33 tahun lamanya.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) , Chalid menjabat sebagai Direktur Produksi dan Operasi PT Pertamina EP periode 2017-2020. Chalid juga pernah menjabat sebagai General Manager Asset 5, jabatan tersebut diemban setelah menjadi General Manager Asset 4.
Chalid Said Salim resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tentang Pemberhentian Direksi, Perubahan Nomenklatur Jabatan, serta Pengangkatan Direksi. Ia membawahi sejumlah anak perusahaan di PHI, di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Diusir Komisi VII DPR
Pada Senin (10/4/2023) lalu adalah hari yang berkesan bagi CSS. Betapa tidak, ia menjadi 'korban' pengusiran anggota Komisi VII DPR, Senin (10/4/2023) yang mengundangnya datang rapat.
Chalid menjadi sasaran amarah para wakil rakyat saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Peristiwa tersebut diawali oleh interupsi Anggota Komisi VII DPR Lamhot Sinaga, yang meminta klarifikasi Dirut PHI karena tidak hadir saat kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di Kalimantan Timur, 7 Februari 2023 lalu.
"Dirut PHI tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut, kami landing jam 10 pagi seharusnya kita melakukan kunjungan ke PHM berhubung karena dirut tidak hadir di sana sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali," kata Lamhot saat rapat.
Lamhot menuturkan, kunjungan tersebut pun diakhiri dengan focus group discussion (FGD) bersama SKK Migas di malam harinya tanpa ada kabar Chalid, padahal masuk dalam daftar undangan yang seharusnya hadir saat kunjungan.
"Saya pikir ini sebuah pelecehan ya, terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan Dirut PHM pada waktu itu. Justru karena itu sebelum dimulai kita minta klarifikasi dulu," tegas dia.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, pun meminta agar pimpinan rapat mengusir Chalid karena perilakunya yang dirasa tidak menghargai Komisi VII DPR.
Sementara itu, Chalid pun memberikan penjelasan serta permohonan maaf atas ketidakhadirannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR tersebut, lantaran ada agenda lain bersama jajaran komisaris.
"Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Komisi VII karena pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, kalau sedikit saya sampaikan bahwa pada saat yang bersamaan kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada sebuah insentif utk program PHM dengan teman-teman ESDM," jelas Chalid.
Meski demikian, pimpinan rapat saat itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto memutuskan untuk mengusir Chalid dan disepakati oleh seluruh anggota agar RDP tersebut bisa segera dimulai.
"Berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat, pimpinan rapat mengambil sikap dipersilakan Dirut PHM untuk meninggalkan rapat ini untuk ada proses selanjutnya, sepakat?" kata Sugeng.
Desakan Elemen Masyarakat
Tuntutan pencopotan terhadap Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin sudah bergema sejak awal tahun lalu. Penyebabnya yakni terjadinya serangkaian kecelakaan kerja menyebabkan 11 buruh migas sejak di Blok Rokan dikelola PHR pasca habis kontraknya konsesi CPI. PT PHR secara resmi mulai mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu.
Berjilid-jilid demonstrasi digelar elemen mahasiswa dan pemuda Riau yang menuding Jaffee gagal dalam memberi jaminan keselamatan kerja buruh di Blok Rokan.
Jaffee yang populer disapa Pak Buyung ini mulai bertugas sebagai Dirut PHR sejak 6 Mei 2021 silam. Ia menggantikan Yudantoro yang merupakan Dirut PHR pertama sejak masa transisi Blok Rokan.
Jaffee awalnya merupakan Tenaga Ahli yang dibawa Arcandra Tahar ke Kementerian ESDM saat dia menjabat sebagai Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM.
Jafee adalah lulusan Teknik Kimia ITB, kemudian mengambil gelar PhD di bidang Master Chemical Engineering-Process Safety Engineering di Texas A&M University. (R-03)
