Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa, Ketua Senat dan Wakil Rektor Universitas Lampung Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Demonstrasi mahasiswa terkait suap penerimaan mahasiswa baru di kampus Universitas Lampung. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Bandar Lampung - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Bandarlampung memvonis dua terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). Keduanya divonis empat tahun enam bulan atau 4,5 tahun penjara.
Kedua terdakwa itu yakni mantan Wakil Rektor I Heryandi dan mantan Ketua Senat Muhammad Basri.
Dalam sidang vonis yang dibacakan Majelis Hakim Tipikor Tanjung Karang, kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung.
Perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf b juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu dan terdakwa dua oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Achmad Rifai saat membacakan ammar putusan, Kamis (25/5/2023).
Selain dihukum pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pidana denda masing-masing sebesar Rp200 juta.
"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama dua bulan," kata Hakim.
Hakim juga menghukum kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta untuk terdakwa Heryandi dan Rp150 juta untuk terdakwa M. Basri.
"Jika tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terpidana satu dan dua harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun," ungkap hakim.
Atas vonis majelis hakim tersebut, kedua terdakwa dan tim penasihat hukumnya sepakat mengambil sikap pikir-pikir. Senada, jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga menyatakan pikir-pikir. (*)
