Baru Dua Hari Jadi Penjabat Bupati Kampar, Firdaus Langsung Borong 3 Penghargaan dari KPK
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus ketiban durian runtuh. Baru dua hari menjabat sejak dilantik Selasa (23/5/2023) kemarin, Firdaus siang tadi langsung menerima tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Firdaus menggantikan Kamsol yang tak diperpanjang masa tugasnya sebagai Pj Bupati Kampar oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Adapun tiga penghargaan yang diterima Pemkab Kampar dari KPK yakni kategori Pemulihan dan Penertiban Aset 2022 Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari 27 perumahan.
Selain itu, penghargaan juga diperoleh untuk kategori Pemulihan dan Penerbitan Aset 2022 Berupa Rumah Dinas sebanyak 5 unit, dan Kategori Survei Penilaian Integritas (SPI) Indeks SPI 2022. Indeks SPI Kampar naik lima poin sebesar menjadi skor 18,27.
Penghargaan tersebut diserahkan di sela acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 sekaligus pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau oleh KPK di gedung Serindit Komplek Gubernuran Provinsi Riau Pekanbaru, Rabu (24/5/2023).
Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyatakan penghargaan dari KPK tersebut sangat membanggakan. Ia berharap penghargaan prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, terutama terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kampar.
Firdaus juga menyambut baik terselenggaranya kegiatan rapat yang dinisiasi oleh KPK tersebut.
"Kegiatan ini lebih akan mengingatkan semua pihak pentingnya regulasi dan segala ketentuan untuk dipatuhi dalam bekerja," kata Firdaus kepada media.
Dalam Rakor tersebut, Firdaus bersama Gubernur Riau Syamsuar dan jajaran kepala daerah di Riau melakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi. Kegiatan dilanjutkan pengukuhan penyuluhan anti korupsi dari setiap kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Riau dilantik langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar.
Suap Sulit Diberantas
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara tersebut menegaskan KPK bukan lembaga penyiaran yang popularitasnya itu diukur berdasarkan banyak koruptor yang ditangkap. Namun KPK akan tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi dari sisi pencegahan lewat pendidikan perbaikan sistem maupun dengan tindakan itu kita lakukan itu secara simultan.
"Yang harus diprioritaskan laporan dari masyarakat ke KPK. Laporan informasi dari masyarakat itulah yang kemudian kami tindak lanjuti," kata Alex.
Ia mengaku cukup sulit untuk mengatasi praktik suap saat ini di Indonesia. Apalagi aktivitas ilegal suap terjadi secara merata di beberapa sektor.
"Karena korupsi itu sama dengan suap, urusan pengen lancar, cepat selesai sehingga regulasi atau keputusan bisa dibeli," terangnya.
Gubernur Riau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas Program Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK itu. (*)