'Titah' Jokowi ke Mahkamah Konstitusi: Jadi Wasit yang Adil di Tahun Politik!
Presiden Jokowi saat menghadiri acara Mahkamah Konstitusi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Di tengah tahun politik yang makin panas, posisi Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan. Keberadaan MK didesak agar bersifat imparsial dalam menyidangkan dan memutus perkara terkait pemilu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, MK harus dapat menjadi wasit yang adil bagi seluruh pihak dan partisipan jelang tahun politik.
“Kalender ketatanegaraan pada tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik, kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik di pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus MK Laporan Tahunan 2022, pada Rabu (24/5/2023).
Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun menitipkan pesan agar kualitas putusan MK secara pasti dapat memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan keadilan, khususnya bagi putusan yang tertunda terlalu lama. Jokowi menyebut keterlambatan merupakan bentuk ketidakadilan itu sendiri.
Jokowi pun mengatakan bahwa setiap pihak baik pemerintah, hingga MK harus berusaha keras agar pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia yang terus membaik.
“Pemilu juga menjadi ajang memilih pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangasa dan bernegara. Saya percaya MK telah dan akan bekerja keras menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi demi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” tuturnya.
Presiden ke-7 RI itu pun mengaku bahwa kerap kali ada hal yang membuat pemerintah dan MK tidak sejalan, tetapi dia memastikan bahwa pemerintah akan terus menghormati putusan dari lembaga negara pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir itu.
“Memang tidak selamanya pemerintah sependapat dengan pandangan MK tetapi pemerintah selalu menerima dan menghormati dan melaksanakan putusan MK. Karena, pemerintah yakin kehidupan bernegara bisa tertata dengan baik jika diselengarakan berdasarkan konstitusi,” pungkas Jokowi. (*)
