JK Bicara Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik Anies: Jangan Sampai Pajak Rakyat Jatuh ke Orang Mampu!
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Calon Presiden Indonesia 2024, Anies Baswedan, beberapa saat lalu mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi mobil listrik. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut buka suara. Menurut dia, mobil dan motor listrik penting untuk mencapai emisi rendah yang ditargetkan pada 2060 mendatang.
Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengembangan energi terbarukan di sektor lain.
"Sekarang bersamaan, tapi jalannya lambat. Maka emisi yang hilang dengan adanya mobil listrik pindah ke PLTU, ke batubar," kata dia dalam sesi Nation Hub, Kamis (18/5/2023).
JK mengatakan insentif yang diberikan ke mobil listrik juga perlu diberikan ke pembangunan listrik dengan energi terbarukan.
"Kalau tidak, maka tidak ada efeknya. (Emisinya) hanya pindah saja," ujarnya.
Lebih lanjut, JK mengatakan subsidi yang diberikan untuk mobil listrik harus tepat sasaran dan benar-benar diperhitungkan.
"Jangan sampai pajak rakyat jatuh ke yang mampu," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah memang mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk mengurangi jumlah emisi karbon di Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang.
Sementara itu, Anies melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional.
Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup.
Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.
"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya kala itu.
Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. (*)