Luhut Usul Ahok Jadi Cawapresnya Anies, Jubir Demokrat Langsung Ngegas
Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahok. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Meski Surya Paloh mengatakan, hal tersebut merupakan bercandaan saja.
Menanggapi hal ini, Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bercandaan Luhut itu tidak lucu. Menurutnya, tidak pantas pembantu Presiden Joko Widodo menitipkan nama calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024.
"Bercanda saja itu Pak Luhut. Meskipun bercandanya tidak lucu," katanya kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Dia menegaskan, apa yang dilakukan Luhut bisa dianggap sebagai intervensi. Seharusnya tidak perlu Luhut menitipkan nama calon presiden atau calon wakil presiden.
"Tidak perlulah presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet titip-menitip nama capres atau cawapres. Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," ujarnya.
Presiden Joko Widodo diminta untuk fokus kerja mengurus rakyat. Bila khawatir program Jokowi tidak dilanjutkan, maka seharusnya pemerintah merancang cetak biru pembangunan.
"Kalau berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan. Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B. Dorong capres A atau capres B," terang Herzaky
Jokowi disarankan supaya mengikuti jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak cawe-cawe urusan pilpres jelang masa jabatannya berakhir.
"Saran kami, kalaulah tidak mampu meninggalkan warisan pembangunan ekonomi yang bisa dibanggakan dan dikenang rakyat, setidaknya tinggalkanlah warisan demokrasi yang baik, dengan memastikan pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, jujur adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan," ujar Herzaky.
"Ikutilah jejak kenegarawanan Bapak SBY, Ibu Mega, dan Pak Habibie yang berhasil mengawal pemilu demokratis di eranya masing-masing," tutupnya. (*)
