Setelah Merasa Tak Dianggap di Koalisi Pemerintahan, NasDem Minta Jokowi Berhenti Promosikan Capres Tertentu
Presiden Jokowi saat bersama Surya Paloh. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Partai NasDem meminta agar Presiden Jokowi menghentikan aksi endorsement (mempromosikan) calon presiden tertentu dalam pilpres 2024. Sikap itu disampaikan dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (5/5/2023) kemarin.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan Surya Paloh menitipkan pesan kepada Luhut agar Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap men-endorse figur calon presiden (capres) tertentu.
"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ujar Sugeng, Jumat (5/5/2023).
Menurutnya, Surya Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut. Alasannya, agar kontestasi Pilpres 2024 berjalan adil dan berimbang.
“(Endorse) itu seyogyanya dihapuskan, dan itu (Surya dan Luhut) sepakat untuk di level itu,” tutur dia.
Merasa Tak Dianggap di Koalisi
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya angkat bicara soal tak diundangnya partainya dalam sejumlah pertemuan elit partai bersama Presiden Jokowi. Surya menganggap hal tersebut sebagai indikasi partainya tak lagi dianggap oleh Jokowi.
"Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” kata Surya Paloh usai bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (5/5/2023).
Surya Paloh mengaku memahami posisi politik yang dipilih Jokowi saat ini. Menurutnya, komitmen Nasdem tetap sama yakni mendukung pemerintahan Jokowi hingga berakhir.
“Tetap (di pemerintahan)," jelasnya.
Paloh menegaskan NasDem tak mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
“Enggak ada (pamit). Kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan,” kata Paloh.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sampai saat ini Partai Nasdem masih tetap ada di pemerintahan. Ia mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menyampaikan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju dalam pertemuan keduanya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023) siang tadi.
"Oh ndak, ndak ke situ (pembicaraan) kita,” sebut Luhut ditemui awak media.
Meski begitu, ia tak menampik bahwa pertemuan keduanya terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) yang tak mengundang Partai NasDem.
“Ya, kaitan ada saja. Kan kaitan saya dengan Pak Surya kan teman,” ucap dia.
Luhut mengklaim banyak membicarakan soal kondisi politik Tanah Air saat ini dengan Surya Paloh. Keduanya sepakat tetap menjalin hubungan baik meskipun berbeda langkah politik saat ini.
“Kita kan mau pembangunan ini, sudah dibuat Pak Jokowi begitu baik terus kan keberlanjutan. Jadi kita enggak mau sampai ada lagi di depan ramai-ramai yang enggak perlu, yang merugikan kita semua,” papar dia.
“Saya kira Pak Surya juga berbesar hati itu dan ya melihat enggak ada yang perlu diributkan,” kata Luhut.
Jokowi Sebut NasDem Sudah Punya Koalisi
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka-bukaan soal tidak hadirnya utusan Partai NasDem dalam pertemuannya dengan pimpinan parpol koalisi pemerintahan di Istana Negara dua hari lalu. Ia menegaskan kalau partai bentukan Surya Paloh itu memang tidak diundang.
"Ya memang tidak diundang," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Adapun alasan Nasdem tak diundang menurut Jokowi karena partai itu sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut pertemuan dengan parpol di Istana Negara dua hari lalu. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
"Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu," tegas kader PDI Perjuangan ini.
Jokowi juga menegaskan kalau pertemuan dengan para elit parpol adalah hal yang wajar. Ia menegaskan kalau posisi dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya," kata Jokowi.
NasDem Rasa Koalisi di Luar Istana
Posisi Partai NasDem sepertinya benar-benar terjepit. Berada dalam barisan koalisi pemerintahan Jokowi-Amin, namun kini terkesan tak lagi pernah dilibatkan dalam pembicaraan antar elit parpol.
Padahal, NasDem merupakan salah satu pentolan parpol yang mengusung secara keras majunya Jokowi pada dua kali pilpres yakni pada 2014 dan 2019. Berposisi dalam koalisi pemerintahan, tapi kini NasDem serasa berada di luar Istana.
Pada pertemuan antar ketua umum parpol koalisi pemerintahan, Selasa (2/5/2023) malam kemarin, Surya Paloh menjadi satu-satunya ketua umum partai pemerintah yang tak diundang ke Istana. Pertemuan kemarin malam dijamu langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Yang hadir adalah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. Para pimpinan parpol tersebut tersenyum usai bubaran.
Ini bukan kali pertama perlakuan berbeda diterima oleh NasDem. Pada bulan Ramadan lalu, para ketua umum partai juga bertemu dengan Jokowi. Persamuhan bertajuk silaturahmi Ramadan itu digagas oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Lagi-lagi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak diundang.
Beda perlakuan partai koalisi pemerintahan terhadap NasDem kian terasa saat pencapresan Anies Baswedan pada Oktober 2022 lalu. Gerakan cepat politik NasDem tersebut mengagetkan banyak pihak. Belakangan, NasDem membangun poros baru bersama PKS dan Partai Demokrat.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy biasa disapa Rommy menyatakan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh memang tidak diundang dalam pertemuan dengan Jokowi. Terlebih lagi, Surya Paloh sedang berada di luar negeri
Rommy mengatakan, Surya Paloh tidak diajak karena sudah mendukung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024.
"Nasdem kan sudah memutuskan sikapnya mengusung ABW (Anies Baswedan)," ujar Rommy dilansir Kompas.com.
Rommy mengatakan, pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan rencana formasi politik ke depan. Sehingga, Surya Paloh yang telah mendukung Anies tidak diundang bertemu dengan Jokowi.
"Tentu (tidak diajak) karena salah satu materinya adalah rencana formasi politik ke depan," ucapnya. (*)
