Dulu 'Bernafsu' Patok APBD Rp 1,4 Triliun, Kini Pemkab Meranti Prediksi Defisit Tembus Rp 250 Miliar: Siap-siap Proyek Dipangkas!
Ilustrasi APBD mengalami defisit. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memprediksi terjadi defisit anggaran mencapai Rp 250 miliar dalam tahun ini. Target APBD yang dipatok sebesar Rp 1,46 triliun disadari saat ini tidak rasional dan sulit tercapai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto menyatakan perkiraan terjadinya defisit tersebut disebabkan sejumlah faktor. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang lebih besar, pihaknya segera akan melakukan rasionalisasi anggaran.
"Refocusing dan rasionalisasi anggaran akan kita lakukan dalam perubahan APBD 2023," kata Bambang, Jumat (5/5/2023).
Bambang menjelaskan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Meranti segera akan disurati untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh program yang ada di masing-masing dinas.
"Prediksi kita mengalami defisit hingga Rp 250 miliar. Makanya kita minta seluruh OPD bisa mengecek seluruh program dan melakukan rasionalisiasi," katanya.
Bambang mengaku terhadap program-program yang belum dilaksanakan oleh OPD bisa secepatnya dievaluasi. Jika tidak penting dan bersifat mendesak, maka bisa ditunda dulu.
"Seperti pembangunan kantor bupati yang baru di Desa Sesap tahun ini rencananya akan dibangun. Ini menjadi salah satu yang akan ditunda pembangunannya," katanya.
Menurutnya, finalisasi rasionalisasi anggaran akan ditetapkan nantinya dalam pengesahan APBD Perubahan 2023.
"Kita akan finalkan nantinya sebelum pengesahan APBD Perubahan 2023," tegas Bambang.
Untuk diketahui, APBD Kepulauan Meranti Tahun 2023 yang telah disahkan oleh DPRD sebesar Rp1,46 triliun. Penetapan APBD tersebut sempat disorot beberapa fraksi di DPRD Meranti saat pembahasan rancangan APBD tahun lalu. Pasalnya, jumlah anggaran belanja lebih besar dari pendapatan yang diterima.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Basiran kala itu menyatakan perkiraan (estimasi) pendapatan daerah yang diajukan Tim Anggaran Pemkab belum disusun secara cermat dan cerdas dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada tahun anggaran berjalan.
Hal itu terlihat dari estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu over estimasi yakni sebesar Rp 421 miliar lebih. Padahal menurut analisis Fraksi Partai Gerindra, estimasi PAD tahun 2023 ini tidak lebih dari Rp 110 miliar saja.
Fraksi Partai Gerindra meyakini bahwa pendapatan daerah masih bisa terkoreksi sebesar Rp 362 miliar lebih dari estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,4 triliun lebih.
"Ini artinya estimasi pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2023 hanya sebesar Rp 1,1 triliun lebih saja. Belanja daerah menyesuaikan dengan estimasi pendapatan daerah yakni sebesar Rp 1,2 triliun. Besaran belanja daerah ini setelah memprediksi kebijakan pemasukan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," kata Basiran saat itu. (R-01)
