Fakta Lulusan SMA dan Sarjana di Riau Lebih Sulit Dapat Pekerjaan, Di Mana Kesalahannya?
Lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi di Riau sulit mendapat pekerjaan. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Badan Pusat Statistik mengungkap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan indikator pasar kerja Provinsi Riau per Agustus 2022 berada pada angka 4,37 persen. Ini artinya dalam setiap 100 orang angkatan kerja, ada lebih dari 4 orang yang menganggur.
TPT tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir. Hasilnya terlihat para lulusan sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) memiliki TPT tertinggi sebesar 7,02 persen. Sementara, TPT pendidikan sekolah tinggi (diploma dan sarjana) berada pada angka 5,50 persen.
Sebaliknya, para lulusan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) justru memiliki angka TPT relatif kecil sebesar 2,84 persen. Sementara pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah dengan TPT sebesar 1,85 persen.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan lebih sulitnya para lulusan SMA dan perguruan tinggi mendapat pekerjaan harusnya menjadi alarm bagi Dinas Tenaga Kerja. Disnaker diminta membuat roadmap (peta jalan) untuk mensinkronkan skill lulusan dengan kebutuhan pekerjaan di Riau.
"Saya sudah sampaikan ini ke Dinas Tenaga Kerja sekitar dua tahun lalu agar dibuat roadmap ketenagakerjaan di Riau. Berapa angka kelulusan setiap tahun dan ke mana arah mereka dipantau dan apa yang perlu kita lakukan," ujar Ade, Selasa (2/5/2023)
Ia mengatakan, idealnya serapan pekerja berbentuk piramida terbalik. Semakin ke atas tingkat pendidikan, seharusnya serapan pekerjaan lebih tinggi. Saat ini yang terjadi justru semakin tinggi pendidikan, malah semakin sulit mendapat pekerjaan.
Ade mengatakan angkatan kerja yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja di berbagai sektor.
"Lulusan SD-SMP bisa menjadi pekerja harian, lulusan SMA atau perguruan tinggi kan sebaiknya tidak seperti ini," kata Ade.
Ia mengatakan pendidikan di tingkat menengah atas seperti SMK seharusnya sudah memiliki skill dasar namun tidak tersertifikasi.
Ia mengatakan seharusnya hal ini direspon oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Namun seperti yang diketahui, BLK yang sebelumnya dikelola Pemprov Riau justru diserahkan ke Pemerintah Pusat.
"BLK kan sudah kita serahkan dari provinsi ke pusat. Kita tagih janjinya, apa yang sudah dilakukan. Seberapa mampu menyediakan skill minimal," ujar politisi PAN ini.
Ia mengatakan, setelah dua tahun BLK diserahkan ke pemerintah pusat, belum ada progress yang terlihat. Atas hal ini Dinas Tenaga Kerja seharusnya jemput bola.
"Lulusan kita perlu sertifikasi, yang belum memiliki keahlian minimal perlu kita arahkan desain keahlian praktikalnya," ujar Ade. (CR-01)
